Komnas HAM Soal Situasi Papua 2024: Konflik Bersenjata dan Kekerasan Dominasi Kasus

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengungkapkan laporan terkini mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua sepanjang 2024

Dalam agenda Media Briefing Catatan Komnas HAM: Situasi HAM di Papua, di Kantor Komnas HAM, Rabu, 18 Desember 2024, Atnike menyebut pengaduan publik, investigasi lapangan, hingga media monitoring, konflik bersenjata dan kekerasan tetap menjadi isu utama yang membayangi wilayah tersebut.

Selama periode Januari hingga 16 Desember 2024, tercatat 113 peristiwa pelanggaran HAM. Dari jumlah tersebut, 85 kasus berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Beberapa jenis insiden yang ditemukan meliputi kontak tembak (24 peristiwa), serangan kelompok sipil bersenjata terhadap aparat (23 peristiwa), serta penyerangan terhadap warga sipil (34 peristiwa).

Baca Juga: Kemenkomdigi Berkomitmen Lakukan Pemerataan Akses Informasi di Papua

Menurut Atnike, dampak dari konflik ini sangat luas, termasuk korban jiwa, luka-luka, pengungsian internal, dan terganggunya layanan publik.

"Korban jiwa akibat konflik bersenjata mencapai 61 orang, mayoritas di antaranya adalah warga sipil, yakni 32 orang. Dua di antaranya merupakan anak-anak, dan satu adalah warga negara asing," ungkapnya dalam Media Briefing Catatan Komnas HAM: Situasi HAM di Papuadi Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

Sementara itu, 39 orang tercatat mengalami luka-luka, dengan mayoritas korban juga berasal dari kalangan sipil. Selain itu, pada tahun ini juga terjadi sejumlah kasus penyanderaan, di mana total 17 orang menjadi korban, kebanyakan adalah pekerja konstruksi.

Baca Juga: KPK Periksa 2 Bendahara Pemprov Papua

Secara geografis, Kabupaten Intan Jaya di Papua Tengah menjadi wilayah dengan kasus konflik tertinggi, mencapai 22 peristiwa. Wilayah lainnya yang juga rawan meliputi Kabupaten Puncak Jaya (13 peristiwa) dan Yahukimo (10 peristiwa).

Komnas HAM mencatat bahwa wilayah Papua Tengah memiliki tingkat konflik yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Papua, menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dan damai dalam mengatasi permasalahan ini.