Komnas HAM: Papua Tengah Jadi Wilayah dengan Konflik Tertinggi

Ntvnews.id, Jakarta - Berdasarkan laporan terbaru Komnas HAM, Papua Tengah mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi di Papua sepanjang 2024.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, dalam agenda Media Briefing Catatan Komnas HAM: Situasi HAM di Papua, di Kantor Komnas HAM, Rabu, 18 Desember 2024, mengungkapkan bahwa Kabupaten Intan Jaya menjadi wilayah paling rawan dengan 22 peristiwa kekerasan, diikuti oleh Puncak Jaya (13 peristiwa) dan Yahukimo (10 peristiwa).

“Secara umum, konflik di Papua masih didominasi oleh kontak tembak antara aparat TNI-Polri dengan kelompok sipil bersenjata, serangan terhadap warga sipil, hingga penyanderaan,” ungkap Atnike.

Baca Juga: Kemenkomdigi Berkomitmen Lakukan Pemerataan Akses Informasi di Papua

Total 113 kasus pelanggaran HAM tercatat pada periode Januari hingga 16 Desember 2024, dengan 85 kasus terkait konflik bersenjata dan kekerasan.

Tipologi peristiwa yang ditemukan di antaranya adalah kontak tembak (24 peristiwa), penyerangan terhadap warga sipil (34 peristiwa), dan serangan kelompok sipil bersenjata terhadap aparat (23 peristiwa).

Dampak dari konflik ini sangat memprihatinkan. Korban jiwa akibat kekerasan mencapai 61 orang, di mana mayoritas adalah warga sipil (32 orang). Selain itu, 39 orang mengalami luka-luka, dengan rincian 22 dari warga sipil, sementara sisanya berasal dari aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata.

Komnas HAM juga mencatat adanya empat peristiwa pengungsian besar yang melibatkan masyarakat sipil. Konflik ini tak hanya mengancam nyawa, tetapi juga melumpuhkan berbagai layanan publik di wilayah tersebut.

Baca Juga: KPU Ungkap Beberapa Daerah di Papua Belum Penyelesaian Rekapitulasi Pilkada 2024

Dengan meningkatnya intensitas kekerasan di Papua Tengah, Atnike menyerukan langkah konkret untuk meredakan ketegangan.

"Diperlukan pendekatan berbasis dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah di Papua secara komprehensif," ujarnya.

Komnas HAM berharap pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil dapat bersama-sama mencari solusi damai agar konflik dan pelanggaran HAM di Papua tidak terus berulang.