Mahfud MD Blak-blakan Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Jorok dan Penuh Kecurangan!

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih DPRD akan menghasilkan kecurangan.

Mahfud menjelaskan para calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada nantinya akan mengeluarkan uang banyak agar dipilih oleh DPRD.

"Pilkada itu berjalan sangat mahal, sangat mahal dan jorok juga ya. Biayanya mahal lalu permainannya kotor gitu, kadang kala ndak pakai etika, ndak pakai rasa malu, ndak pakai rasa takut kan jorok sekali itu bagi situasi sosial politik kita," ucapnya dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu 18 Desember 2024.

Mahfud mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pilkada 2020, sekitar 84 persen Pilkada dibiayai oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan atau cukong.

Baca juga: Komnas HAM Soal Dampak Konflik Bersenjata di Papua: Korban Jiwa dan Pengungsi Meningkat

Akibatnya, kepala daerah yang terpilih kerap kali memberikan konsesi kepada cukong-cukong tersebut.

"Berdasarkan data yang dikemukakan oleh KPK dalam sebuah pengumuman disampaikan pada Pilkada tahun 2020 itu kan dikatakan 84 persen Pilkada itu dibiayai oleh cukong. Akibat nanti sesudah terpilih akan memberi konsesi-konsesi kepada cukong," ungkapnya.

Selain itu, Mahfud juga mengkritik dampak sosial Pilkada yang kerap menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Perpecahan yang terjadi bahkan sering kali berlanjut hingga bertahun-tahun setelah Pilkada selesai.

"Perpecahan di tengah-tengah masyarakat yang kadangkala Pilkadanya sudah selesai perpecahannya sampai 5 tahun berikutnya belum selesai lagi, dan perbuatan-perbuatan yang menurut saya agak memalukan kita sebagai bangsa,” ujar Mahfud.

Baca juga: BBM Satu Harga Pertamina Kini Tersedia di 573 Titik, Ini Lokasinya

Adapun kabar kepala daerah dipilih DPRD kembali mencuat ketika Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan mahalnya biaya untuk sebuah Pilkada.

Untuk itu, Presiden Prabowo mengusulkan agar Pilkada dipilih oleh DPRD.