Agung Laksono Soal PMI: Kita Harap Pemerintah Ambil Keputusan Terkait Dualisme Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2009-2014, Agung Laksono, menyatakan harapannya agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik terkait kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI). Ia berharap semua pihak dapat menerima hasil keputusan tersebut dengan baik.

"Kita harapkan pemerintah mengambil keputusan terkait dualisme ini, sehingga kita harus segera akhiri," ujar Agung saat ditemui di Jakarta pada Rabu, 18 Desember 2024.

Agung menjelaskan bahwa dalam Musyawarah Nasional yang dilakukan oleh pihaknya, ia memperoleh dukungan lebih dari 20 persen dari sekitar 400 utusan yang hadir. Setelah musyawarah tersebut selesai, dukungan pun terus bertambah hingga mendekati angka 300.

Baca Juga: Dualisme PMI, PKB: Organisasi Kemanusiaan Harus Terbebas dari Politik Praktis

Menanggapi kabar bahwa Jusuf Kalla mencari dukungan ke Istana Negara terkait konflik ini, Agung menyatakan hal tersebut wajar dilakukan.

"Saya kira Istana juga tentu akan bijaksana juga. Cukup hati-hati. Kita beri waktu ke pemerintah untuk mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang tidak ingin cepat? Semua ingin cepat. Saya juga ingin cepat selesai," katanya.

Meskipun ada konflik dalam kepemimpinan PMI, Agung menegaskan bahwa tugas kemanusiaan organisasi tersebut tidak boleh terhenti. Selama masa penyelesaian konflik, pihaknya tetap mengirimkan bantuan, termasuk ke daerah Kemayoran, dengan rencana pengiriman bantuan ke Sukabumi dan Bandung.

Baca Juga: Dilaporkan ke Polisi Gegara Kisruh Pemilihan Ketua PMI, Ini Respons Santai Agung Laksono

Agung juga menegaskan bahwa selama pemerintah mengevaluasi persoalan ini, tidak boleh ada tindakan intimidasi seperti pemecatan atau pembekuan terhadap pihak mana pun.

Ia mengakui belum ada komunikasi dengan kubu PMI yang dipimpin Jusuf Kalla, namun menekankan pentingnya menjaga PMI sebagai organisasi nasional.

"Sebab, ini kan sebuah organisasi milik bangsa Indonesia, dan ini dibangun oleh pemerintah. Diakui dunia. Jadi, harus dijaga dengan sebaik-baiknya," katanya.