Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, menilai pemotongan gaji karyawan swasta termasuk aparatur sipil negara (ASN) untuk dimasukkan ke Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), sangat memberatkan. Andi Gani meminta kebijakan pemotongan upah 3 persen tersebut dikaji ulang.

"Saya meminta Tapera dikaji ulang. Pemotongan 3 persen sangat memberatkan buruh," ujar Andi Gani, Selasa (28/5/2024).

"Beban buruh sudah sangat besar dengan potongan BPJS, dengan ditambah Tapera total potongan wajib buruh bisa sampai 6-7 persen," imbuhnya.

Di samping itu, Andi Gani protes karena awalnya pihak buruh diajak bicara terkait pembahasan Tapera. Tapi saat mulai dibentuk, pihaknya tak dilibatkan lagi.

"Saat awal rencana berdirinya Tapera Kami diajak bicara, tetapi saat memulai pembentukan kami tidak diajak bicara," kata dia.

Ilustrasi Perumahaan (Freepik)

Lebih lanjut, Andi Gani pun memberikan opsi lain perihal iuran Tapera. Menurut dia, lebih baik iuran itu tak wajib diberlakukan. 

"Kami mengusulkan Tapera tidak bersifat wajib, kami usulkan bersifat opsional dan menjadi pilihan untuk bisa ikut atau tidak," tandasnya.