Rupiah Melemah Gara-gara KPK Geledah Bank Indonesia?

Ntvnews.id, Jakarta - Rupiah terus mengalami pelemahan akhir-akhir ini. Di sisi lain terjadi penggeledahan kantor Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR).

DPR RI membantah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), gara-gara penggeledahan KPK.

"Tidak ada hubungan penggeledahan BI oleh KPK dengan melemahnya rupiah terhadap USD yang saat ini sedang berjalan," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Kamis, 19 Desember 2024.

Misbakhun berpandangan, nilai rupiah melemah akibat kebijakan fiskal. Di samping itu, kata dia, pelemahan rupiah murni merupakan dampak atas fenomena politik di AS.

"Penyebab utama dari pelemahan yang saat ini terjadi murni karena kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang selama ini diambil dan dalam bulan ini karena inflasi di Amerika Serikat juga mengalami penurunan karena kepercayaan pasar pasca-terpilihnya Trump sehingga memberikan sentimen negatif yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah pada arah pelemahan," papar dia.

Misbakhun meminta BI fokus menjalankan kebijakan agar nilai rupiah kembali menguat. Ia kembali menegaskan bahwa pelemahan nilai rupiah dengan penggeledahan ruang kerja Perry tidak berkaitan.

"Untuk itu, sebaiknya Bank Indonesia berkonsentrasi penuh melakukan langkah-langkah kebijakan operasi moneter yang konstruktif untuk membuat nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap US dollars," papar Misbakhun.

"Jadi apa yang terjadi saat ini dengan pelemahan rupiah murni karena masalah teknis tidak ada kaitannya dengan penggeledahan KPK di Bank Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menyatakan penggeledahan kantor Perry merupakan proses hukum yang harus dihormati. KPK, kata dia sedang melakukan tugaskan sebagai penegak hukum.

"Terkait dengan penggeledahan KPK di kantor Bank Indonesia itu adalah prosedur dari proses hukum yang harus dihormati dalam rangka penegakan hukum atas kasus yang sedang didalami oleh KPK," tandas politikus Golkar.