Penyelidik Bakal Interogasi Yoon soal Kasus Darurat Militer pada Hari Natal

Ntvnews.id, Jakarta - Tim penyelidik gabungan yang menangani kasus darurat militer mengungkapkan bahwa mereka telah meminta Presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, untuk hadir dan menjalani interogasi minggu depan terkait keterlibatannya dalam upaya pemberlakuan darurat militer yang gagal.

Baca Juga : Yoon Suk Yeol Abaikan Panggilan Jaksa dalam Kasus Darurat Militer Korea Selatan

Tim penyelidik telah mengirimkan surat panggilan kepada Yoon untuk hadir di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) di Gwacheon, selatan Seoul, pada pukul 10 pagi, Rabu depan, yang bertepatan dengan Hari Natal, 25 Desember, menurut pejabat tim penyelidik, Jumat 20 Desember 2024.

Ini merupakan panggilan kedua yang diajukan kepada Yoon setelah ia menolak bekerja sama dengan panggilan pertama yang diberikan pada awal pekan ini.

Baca Juga : Presiden Yoon Suk-yeol Akan Dipanggil Tim Investigasi Gabungan Korsel

CIO tampaknya mempertimbangkan faktor keamanan saat memilih hari libur nasional untuk menginterogasi Yoon. Surat panggilan tersebut dikirim melalui pos kilat dan secara elektronik ke kediaman Yoon dan kantor kepresidenan di Yongsan.

Pada kesempatan ini, surat panggilan tidak diserahkan langsung setelah kantor Yoon menolak menerima panggilan pertama.

Tim penyelidik berencana untuk menginterogasi Yoon mengenai perannya dalam penerapan perintah darurat militer pada 3 Desember, yang kemudian dibatalkan setelah adanya pemungutan suara di Majelis Nasional yang membatalkan perintah tersebut.

CIO mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan surat perintah pengadilan untuk menahan presiden hingga 48 jam jika ia terus mengabaikan panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.

Baca Juga :Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dimakzulkan

Tim penyelidik tengah menyelidiki tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap Yoon.

Yoon dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu lalu dan telah diberhentikan dari jabatannya sembari menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai kemungkinan pencopotannya.

(Sumber Antara)