Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa usulan Pilkada melalui DPRD hanyalah salah satu pilihan yang sedang dipertimbangkan oleh partainya. Golkar juga tengah mengkaji alternatif lain dalam sistem pemilihan kepala daerah.
“Jadi kajian kita khusus Pemilukada memang kembali ke DPRD dengan perbaikan itu satu opsi, tetapi masih ada opsi-opsi yang lain yang juga kita kaji,” ucapnya di DPP Golkar, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.
“Misalkan sistem Pemilukada seperti di Amerika yang sama-sama sistem presidensial, apakah itu bisa menjadi satu opsi tersendiri atau ada opsi blending. Dari sekian banyak opsi Pemilukada, hasil kajian dari beberapa sistem Pemilukada, baik yang sudah pernah kita lalui maupun di negara-negara yang lain,” tambahnya.
Baca Juga: KPU Usul Penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada Demi Efisiensi
Sarmuji menegaskan bahwa kajian yang dilakukan tidak hanya terbatas pada sistem Pilkada, melainkan juga mencakup sistem politik dan pemerintahan secara keseluruhan.
“Jadi kita mengkajinya total. Sistem Pemilukada hanya salah satu. Ada sistem politik, sistem kepartaian, ada sistem pemilu, sistem pemilihan presiden, lalu ada sistem pemerintahan hubungan antara pusat dan daerah,” tuturnya.
“Itu nanti kita rangkum semua sekaligus menjadi kajian yang komprehensif sampai kita siap menawarkan ide itu ke presiden dan ke DPRD,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, sebelumnya mencetuskan ide Pilkada melalui DPRD dalam pidatonya di acara puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar. Ia membandingkan Pilkada 2024 dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berdasarkan kajian yang dilakukan oleh partai.
Baca Juga: Sidang Pertama Sengketa Pilkada Akan Dilaksanakan pada 8 Januari 2025
"Ini Pilkada rasa Pilkades, Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat untuk merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita reformasi kita," katanya di SICC, Bogor, pada Kamis, 11 Desember 2024.
Presiden Prabowo Subianto, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyambut baik gagasan ini. Ia menilai bahwa sistem Pilkada saat ini terlalu boros anggaran sehingga perlu diubah untuk meningkatkan efisiensi.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo dalam pidatonya.