Ntvnews.id, Seoul - Laksamana Kim Myung Soo, perwira tertinggi militer Korea Selatan, melakukan kunjungan ke Zona Demiliterisasi, Selasa, 17 Desember 2024, untuk memastikan kesiapan pasukan menghadapi ancaman potensial dari Korea Utara.
Kunjungan ini juga bertujuan menunjukkan kepada masyarakat bahwa meskipun situasi politik tengah bergejolak, militer tetap siaga dan tidak terganggu.
Dilansir dari DW, Sabtu, 21 Desember 2024, pergolakan politik tersebut mencakup pemberhentian sejumlah komandan militer terkemuka atau penempatan mereka di bawah penyelidikan setelah pemberlakuan darurat militer singkat pada 3 Desember, yang hanya berlangsung enam jam.
Baca Juga: Ketua Partai Berkuasa Korea Selatan Han Doong-hoon Mengundurkan Diri
Pada Senin, 16 Desember 2024, mantan kepala Komando Perang Khusus, Kwak Jong-geun, dan mantan kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jin-woo, ditangkap karena dugaan pengerahan pasukan militer ke parlemen.
Sementara itu, Yeo In-hyung, mantan kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan, diduga sebagai dalang pemberlakuan darurat militer. Panglima militer Park An-su juga diberhentikan, mantan Menteri Pertahanan Yoon Kim Yong-hyun mengundurkan diri, dan mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min sedang diselidiki.
Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol menimbulkan kekhawatiran atas kesiapan militer menghadapi ancaman Korea Utara, sebagaimana diungkapkan oleh Kantor Berita Yonhap.
Kondisi ini semakin kompleks dengan pergantian kepemimpinan pasukan AS di Korea Selatan, di mana Jenderal Paul LaCamera akan digantikan oleh Jenderal Xavier Brunson. Namun, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menegaskan tidak ada gangguan dalam kesiapan operasional dan postur militer.
Baca Juga: Apa yang Terjadi Setelah Pemakzulan Presiden Korea Selatan?
Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal Angkatan Darat Korea Selatan yang kini menjadi anggota senior di Institut Nasional untuk Studi Pencegahan, menyatakan keyakinannya bahwa militer tetap berfungsi meskipun terjadi pergantian perwira senior.
"Pada tingkat taktis, pasukan memahami misi mereka dan tetap fokus," ujarnya kepada DW.
Chun menambahkan bahwa kegagalan terjadi pada perwira senior yang seharusnya melindungi militer dari pengaruh politik. Namun demikian, ia memuji para anggota militer tingkat bawah yang berhasil mengisi kekosongan dan memastikan kelangsungan sistem.
Chun juga menyebutkan bahwa meskipun Korea Utara tetap diam terhadap krisis politik ini, mereka memahami bahwa setiap upaya agresi hanya akan menyatukan rakyat Korea Selatan melawan ancaman eksternal.
Senada dengan itu, Park Jung-won, profesor hukum dari Universitas Dankook, menyatakan bahwa Korea Selatan telah berhasil mengatasi ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer. Ia memuji penerapan prinsip hukum yang tetap kokoh meskipun dalam tekanan.
"Di masa lalu, militer mungkin memegang kendali, tetapi hal tersebut tidak lagi terjadi," ujarnya. Park menambahkan bahwa meskipun situasi masih bergejolak, ia optimis bahwa keamanan nasional tidak akan terganggu dan supremasi hukum tetap terjaga.