Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, turut buka suara soal kenaikan PPN 12 persen. Ia mengungkapkan rasa herannya terhadap kritikan yang datang dari kader PDIP mengenai kenaikan PPN 12 persen.
Sara menilai hal tersebut mengejutkan, mengingat anggota Fraksi PDIP, Doe Othinel, merupakan ketua panitia kerja (Panja) dalam pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen," ujar Sara kepada wartawan pada hari Minggu, 22 Desember 2024 kemarin.
Rahayu Saraswati (NTVnews.id)
Sara merasa bingung mendengar penolakan dari PDIP terkait kenaikan PPN 12 persen. Jika mereka memang tidak setuju, seharusnya penolakan itu disampaikan sejak awal.
“Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” kata Sara.
“Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?" tambahnya.
Sebelumnya, anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengajukan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan kenaikan pajak 12 persen yang dianggap merugikan rakyat.
Rieke Diah Pitaloka (Istimewa)
"Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini, mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen," kata Rieke Diah Pitaloka, yang menjadi viral di platform media sosial X, seperti yang dilansir Senin, 23 Desember 2024.
Penolakan ini, kata Rieke, didasarkan pada aturan dalam Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2021. Rieke juga menambahkan bahwa ia mendukung Prabowo untuk menerapkan sistem monitoring self-assessment yang tegas dalam pengelolaan perpajakan.
"Pajak selain bisa menjadi sumber pendapatan negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara," jelasnya.