Kemenpar Apresiasi Polri Cepat Tanggap Tangani Isu Pemerasan di DWP 2024

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengambil tindakan cepat dan tegas dalam menangani dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi terhadap sejumlah wisatawan saat konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta.

"Kemenpar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri khususnya Divisi Propam Polri yang telah bergerak cepat bertindak menginvestigasi insiden ini dan telah mengamankan 18 oknum aparat polisi terduga pelaku," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Selasa 23 Desember 2024.

Baca Juga: Kemenparekraf Perkuat Sistem Keamanan Wisata di Tengah Potensi Bencana Hidrometeorologi

Menpar juga menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata akan mendukung Polri dalam upaya pencegahan praktik penyalahgunaan narkoba serta langkah penegakan hukum, tanpa mengganggu keamanan dan kenyamanan baik bagi wisatawan maupun masyarakat.

"Kementerian Pariwisata menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini. Kami siap berkolaborasi lebih kuat dan melakukan perbaikan-perbaikan ke depan," janji Menpar.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar, Vinsensius Jemadu, menjelaskan bahwa Kemenpar, bersama dengan pemangku kepentingan event Indonesia, termasuk Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Kemenpar akan terus meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait kegiatan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penonton atau wisatawan agar dapat terjamin dengan baik," ujar Vinsensius.

Baca Juga: Tak Hanya Pusat Pemerintahan, Kemenparekraf Bakal Promosikan IKN Sebagai Destinasi Wisata" >Kemenpar Ajak Pengusaha Travel di Asia Selatan dan Tengah Berwisata Ke Jakarta hingga Bali

Menpar menyatakan rasa penyesalan atas dugaan pemerasan tersebut, yang tidak hanya merugikan wisatawan, tetapi juga mencoreng citra Indonesia yang tengah gencar mempromosikan berbagai destinasi wisatanya ke dunia.

Sebagai langkah tegas pemerintah, Kementerian Pariwisata telah berkoordinasi dengan promotor acara dan pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti isu ini serta mengambil langkah yang diperlukan setelah informasi dan keresahan dari wisatawan tersebut mencuat ke publik.

Menurut Menpar, langkah cepat yang diambil Polri menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Baca Juga: Kemenparekraf Perkuat Sistem Keamanan Wisata di Tengah Potensi Bencana Hidrometeorologi

Menpar juga menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata akan mendukung Polri dalam upaya pencegahan praktik penyalahgunaan narkoba serta langkah penegakan hukum, tanpa mengganggu keamanan dan kenyamanan baik bagi wisatawan maupun masyarakat.

"Kementerian Pariwisata menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini. Kami siap berkolaborasi lebih kuat dan melakukan perbaikan-perbaikan ke depan," janji Menpar.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar, Vinsensius Jemadu, menjelaskan bahwa Kemenpar, bersama dengan pemangku kepentingan event Indonesia, termasuk Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Kemenpar akan terus meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait kegiatan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penonton atau wisatawan agar dapat terjamin dengan baik," ujar Vinsensius.

Baca Juga: Tak Hanya Pusat Pemerintahan, Kemenparekraf Bakal Promosikan IKN Sebagai Destinasi Wisata

Sebelumnya, beredar dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yang viral di media sosial. Dugaan tersebut dibenarkan oleh pengakuan wisatawan asal Malaysia yang mengungkapkan bahwa mereka terpaksa membayar sejumlah uang.

Wisatawan tersebut awalnya diminta untuk menjalani tes urine, meskipun hasil tes menunjukkan negatif, mereka tetap diminta menyerahkan sejumlah uang. Diperkirakan, total kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah.

(Sumber Antara)