Indonesia Resmi Bergabung Sebagai Negara Mitra BRICS Mulai 1 Januari 2025

Ntvnews.id, Moskow - Mulai 1 Januari 2025, Indonesia akan resmi bergabung sebagai salah satu negara mitra BRICS, seperti yang disampaikan oleh ajudan kepresidenan Rusia, Yury Ushakov, pada Senin, 23 Desember 2024.

Selain Indonesia, delapan negara lainnya yang juga akan menjadi negara mitra BRICS pada tanggal yang sama adalah Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, dan Uzbekistan.

"Menjelang pertemuan puncak BRICS di Kazan, kami menerima 35 permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Salah satu hasil utama dari KTT tersebut adalah pembentukan kategori baru 'negara mitra BRICS'," kata Ushakov dalam konferensi pers.

Ushakov menjelaskan bahwa dari 13 negara yang mengajukan keanggotaan, sembilan di antaranya, termasuk Indonesia, telah menyatakan kesiapan untuk menjadi negara mitra BRICS.

"Kami masih menunggu jawaban dari empat negara lainnya yang kami undang," ujar ajudan Presiden Rusia itu.

Baca juga: Indonesia dan BRICS, Menlu: Ada Manfaat dan Kepentingan Bersama

Lebih dari 20 negara menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS, tambahnya, sembari menegaskan bahwa pintu BRICS terbuka lebar bagi negara-negara yang sejalan dengan visi organisasi tersebut untuk bergabung.

Pada bulan Oktober lalu, Rusia menjadi tuan rumah KTT BRICS yang diadakan di Kazan. Pertemuan internasional ini dihadiri oleh 41 delegasi dari 30 negara serta enam ketua organisasi internasional.

Menurut Ushakov, banyaknya peserta yang hadir mencerminkan minat besar dari negara-negara Global Selatan dan negara-negara Timur untuk bekerja sama dengan BRICS.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa kerjasama antara negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat merupakan unsur penting dalam menciptakan dunia multipolar dan "kekuatan pemersatu" yang dapat membela kepentingan negara-negara Global Selatan dan negara-negara Timur.

Ajudan Kremlin tersebut juga menuduh Amerika Serikat beserta sekutunya berusaha menekan negara-negara yang diundang dalam KTT BRICS untuk menghindari partisipasi mereka dalam agenda organisasi tersebut.

(Sumber: Antara)