Vonis Gazalba Saleh Diperberat Jadi 12 Tahun dan Bayar Rp500 Juta

Ntvnews.id, Jakarta - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjatuhkan vonis lebih berat terhadap Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, menjadi 12 tahun penjara serta mewajibkan pembayaran uang pengganti terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Gazalba juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta, yang harus dilunasi paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan subsider dua tahun penjara. Selain itu, ia dikenakan denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan penjara.

Baca juga: Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dari Korupsi Rp271 T, Warganet Desak Periksa Rekening Hakim

"Menyatakan terdakwa Gazalba Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kumulatif kedua," demikian bunyi amar putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI yang diakses melalui Direktori Putusan MA RI, Kamis.

Gazalba dinyatakan melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Putusan Banding Berbeda dengan Pengadilan Tingkat Pertama

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara kepada Gazalba, tanpa menjatuhkan hukuman uang pengganti. Namun, majelis hakim PT DKI Jakarta berbeda pandangan, menilai pidana tambahan berupa uang pengganti tetap diperlukan meskipun tidak ada kerugian negara secara langsung.

Majelis hakim PT DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Gazalba dan pengacara Ahmad Riyad menerima gratifikasi senilai Rp650 juta, di mana Gazalba mendapatkan Rp500 juta. Gratifikasi itu terkait pengurusan perkara kasasi pemilik Usaha Dagang Logam Jaya, Jawahirul Fuad, terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada tahun 2017.

"Perbuatan Gazalba Saleh menerima gratifikasi itu termasuk kategori suap karena berhubungan dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai hakim agung," tegas majelis hakim banding.

Majelis hakim juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999, pidana tambahan berupa uang pengganti dapat dijatuhkan, dengan jumlah maksimal setara dengan nominal gratifikasi yang diterima, yakni Rp500 juta.

Tindakan yang Merusak Kepercayaan Publik

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Gazalba telah mencemarkan nama baik Mahkamah Agung. "Terdakwa melakukan tindak pidana menerima gratifikasi dan pencucian uang yang mencoreng dan mencemarkan nama baik lembaga MA RI. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana luar biasa sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula untuk penanganannya, termasuk kesungguhan hakim ketika mengadilinya," tulis majelis hakim.

Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua Teguh Harianto bersama anggota Subachran Hardi Mulyono, Sugeng Riyono, Anthon R. Saragih, dan Hotma Maya Marbun pada Senin (16/12).

Rincian Dugaan Gratifikasi dan TPPU

Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU dengan total nilai mencapai Rp62,89 miliar, terdiri atas:

Gratifikasi senilai Rp650 juta.

TPPU berupa 18.000 dolar Singapura (Rp216,98 juta), Rp37 miliar, 1,13 juta dolar Singapura (Rp13,59 miliar), 181.100 dolar AS (Rp2 miliar), dan Rp9,43 miliar.

Uang tersebut digunakan untuk pembelian mobil mewah, tanah dan bangunan, pelunasan kredit pemilikan rumah, serta penukaran mata uang asing. Gratifikasi tersebut diduga diterima bersama pengacara Ahmad Riyad, yang berperan sebagai penghubung antara Jawahirul Fuad dan Gazalba.

(Sumber: Antara)