Bukan Cuma Izin Prabowo, Pejabat ke Luar Negeri Kini Terbatas

Ntvnews.id, Jakarta - Perjalanan dinas ke luar negeri seluruh pejabat pemerintah diperketat. Pejabat bisa ke luar negeri secara terbatas, dan harus izin Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diatur dalam surat edaran yang dikeluarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan lzin Perjalanan Dinas Luar Negeri itu, berlaku untuk seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah.

Inti dari edaran tersebut yaitu memperketat izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi para pejabat pemerintahan.

Surat dikeluarkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi melakukan penghematan perjalanan dinas luar negeri.

Adapun salah satu poin dalam edaran surat ini mengatur perjalanan luar negeri dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif yang hasil kongkretnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Lalu, dinas luar negeri harus dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

Selanjutnya, poin lainnya mengatur perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya dapat diajukan melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

"Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan," bunyi edaran Mensesneg poin 5.

Prasetyo juga mengatur jumlah peserta yang sangat terbatas, apabila hendak dinas ke luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral: sesuai permohonan.

b. Kurir Diplomatik/Tenaga Ahli Indonesia Penelitian/Pengumandahan/Detasering: sesuai permohonan. 

c. Misi Olahraga: sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping.

d. Kunjungan Presiden/Wakil Presiden: sesuai arahan Presiden Rl melalui Menteri Luar Negeri.

e. Kunjungan Menteri/Pimpinan Lembaga: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.

f. Misi Kemanusiaan: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.

g. Forum lnternasional Lintas Kementerian/Lembaga: Sesuai rekomendasi instansi penjuru.

h. Pembinaan/ Pengawasan/inspeksil/Factory Acceptance Test: 3 orang.

i. Perbantuan Teknis/Misi Khusus Bidang Pengamanan: 4 orang.

j. Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi lnvestasi: 5 orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitas. 

k. Pelatihan/Training/Studi Tiru: 10 orang.

l. Studi Banding/ Benchmarking/ Seminar/Simposium/Workshop/Konferensi: 3 orang.

m. Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, internasional/Penjajakan kerja sama: 5 orang. Jika bentuk kegiatannya terdapat working group, maka dapat ditugaskan 2 orang per working group yang merupakan bagian dari delegasi.
utama berasal dari lintas organisasi.

n. Seremonial/ Penganugerahan/Penghargaan/Penandatanganan: 3 orang.