Tanggapi Hasto, KPK Harap Sekjen PDIP Benar-benar Taat Hukum

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut akan taat hukum usai ditetapkan tersangka. Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, sudah sewajarnya pernyataan itu disampaikan Hasto selaku pimpinan partai politik (parpol).

"Ya menurut saya itu tanggapan yang ideal disampaikan oleh beliau sebagai salah satu sekjen partai yang terbesar di Indonesia," ujar Tessa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2024.

Tessa menilai, apa yang disampaikan Hasto bisa menjadi contoh kepada pihak lain yang bermasalah secara hukum. Yakni bersikap kooperatif dan patuh hukum.

"Itu juga dapat memberikan contoh kepada pihak-pihak lain yang bila mana memang diduga atau disangkakan melakukan tindakan korupsi untuk bisa kooperatif dan taat hukum, mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya," tuturnya.

"Dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses penyidikan itu sendiri maupun sampai dengan taat penuntutan dan persidangan," imbuh Tessa.

Mendengar pernyataan Hasto, KPK percaya politikus asal Yogyakarta itu takkan melakukan perintangan penyidikan lagi. Sebab jika itu terjadi, bakal bertentangan dengan ucapannya tadi.

"Tadi kita kembali ke pernyataan beliau bahwa beliau akan taat hukum. Saya pikir akan menjadi paradoks apabila beliau mengatakan seperti itu tetapi melakukan hal yang berbeda," jelas Tessa. 

Sebelumnya, Hasto angkat bicara usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Hasto mengaku akan taat hukum dan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK.

"Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum," ujar Hasto dalam video yang diterima, Kamis, 26 Desember 2024.

Menurut Hasto, PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hasto menilai, apa yang menimpanya saat ini, ialah risiko yang telah ia pahami kala memperjuangkan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

"PIDP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan," tuturnya.

"Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," sambung Hasto.