Presiden Jerman Bubarkan Parlemen, Pemilu Digelar Tahun Depan!

Ntvnews.id, Berlin - Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa stabilitas dalam situasi sulit seperti saat ini memerlukan pemerintahan yang efektif dan dukungan mayoritas yang dapat diandalkan di parlemen.

"Itulah mengapa saya yakin pemilu baru adalah langkah yang tepat demi kebaikan negara kita," ungkapnya, dikutip dari DW, Senin, 30 Desember 2024.

Steinmeier menjelaskan bahwa pembubaran Bundestag sebelum akhir masa legislatif dan penyelenggaraan pemilu dini adalah "kasus luar biasa" di Jerman.

Baca Juga: Volkswagen Sepakat PHK 35.000 Karyawan di Jerman

Dia mengungkapkan bahwa pemerintahan Kanselir Olaf Scholz dari Partai SPD tidak lagi memiliki mayoritas di Bundestag, yang dibuktikan dengan kekalahan dalam mosi percaya yang diajukan Kanselir pada 16 Desember.

Berdasarkan diskusinya dengan fraksi-fraksi parlemen dan para pemimpin, Steinmeier menyatakan bahwa dia "tidak melihat adanya mayoritas" yang mendukung pembentukan pemerintahan baru dengan komposisi berbeda.

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Dasar, pembubaran parlemen dapat dilakukan oleh presiden jika kanselir kalah dalam mosi percaya di Bundestag. Dalam hal ini, Kanselir Scholz meminta Steinmeier untuk mengambil langkah tersebut. Pemilihan umum baru dijadwalkan berlangsung pada 23 Februari 2025.

Baca Juga: Menag Resmikan Pusat Literasi Islam dan Percetakan Quran Berkelas Dunia, Pakai Teknologi Jerman

Dalam pidatonya di Istana Bellevue, Steinmeier menekankan bahwa pembubaran Bundestag tidak berarti bahwa parlemen tidak lagi mampu bekerja.

"Demokrasi kita tetap berjalan, bahkan selama masa transisi," katanya. Ia menjelaskan bahwa parlemen masih beroperasi secara penuh hingga Bundestag yang baru terbentuk setelah pemilu, dengan kewenangan untuk membuat resolusi dan mengesahkan undang-undang.

Pemerintah federal juga akan tetap menjabat hingga parlemen baru terbentuk. Namun, saat ini Kanselir Olaf Scholz memimpin pemerintahan minoritas yang terdiri dari SPD dan Partai Hijau, sehingga setiap keputusan pemerintah memerlukan dukungan dari pihak oposisi untuk dapat dijalankan.