Banggar DPR Nilai PPN 12% Dukung Program Strategis Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 akan mendukung berbagai program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Said, kenaikan PPN tersebut diarahkan untuk membiayai program-program strategis berbasis anggaran negara.

"Beberapa program tersebut mencakup penyediaan makanan bergizi secara gratis, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit yang lengkap di berbagai daerah, pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan lumbung pangan nasional, regional, dan desa," ungkap Said dalam keterangan resminya, dikutip dari Antara, Senin, 30 Desember 2024.

Baca Juga: AHY Bocorkan Isi Pertemuan Ketum Partai di Rumah Prabowo: Bahas PPN 12 %

Ia juga menyoroti perlunya langkah mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN, terutama bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah.

Said mengusulkan peningkatan anggaran untuk program perlindungan sosial (perlinsos) yang cakupannya diperluas, tidak hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga kelompok rentan atau hampir miskin.

Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya pelaksanaan program perlindungan sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Dalam pernyataannya, Said juga menyoroti pentingnya subsidi pada transportasi umum, terutama untuk moda transportasi massal di wilayah perkotaan besar.

Selain itu, ia mengusulkan subsidi perumahan untuk kelompok menengah bawah, khususnya untuk rumah tipe 45 ke bawah dan rumah susun.

“Subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin perlu diperluas hingga mencakup rumah tangga kelas menengah. Selain itu, ojek online juga perlu tetap mendapatkan akses ke BBM bersubsidi, bahkan jika memungkinkan, subsidi ini diperluas ke kelompok masyarakat menengah bawah,” jelasnya.

Baca Juga: 611 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Mengamankan Aksi Tolak PPN 12 Persen di Patung Kuda

Dalam sektor pendidikan, Said mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi untuk memperluas penerima manfaat, terutama siswa berprestasi dari keluarga miskin hingga kelas menengah.

Ia juga meminta pemerintah untuk mengadakan operasi pasar secara rutin, minimal setiap dua bulan, untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan inflasi.

Lebih lanjut, Said mendorong pemerintah meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari UMKM dalam belanja pemerintah, dari sebelumnya minimal 40 persen menjadi 50 persen.

Said juga menekankan perlunya pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah dan kelompok terdampak agar mereka dapat beralih ke sektor-sektor yang lebih potensial dan kompetitif.

Pemerintah harus memastikan bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem tercapai pada 2025, yaitu menurunkan angkanya dari 0,83 persen menjadi nol persen.

Selain itu, ia mengusulkan percepatan penurunan angka stunting (tengkes) menjadi di bawah 15 persen dari posisi saat ini sebesar 21 persen.

"Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan program strategis pemerintah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata," ujar Said.

Said juga menyatakan bahwa program-program Presiden Prabowo tersebut sejalan dengan visi PDI Perjuangan (PDIP) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendorong layanan kesehatan yang inklusif.

"PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden melalui dukungan terhadap APBN 2025," kata Said yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan.