Komisi II DPR RI Terima 495 Aduan Sepanjang Tahun 2024, Ada Pemilu 2024, Mafia Tanah hingga Honorer

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi II DPR RI mencatat sebanyak 495 pengaduan dari masyarakat sepanjang tahun 2024. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa pengaduan-pengaduan tersebut terbagi dalam beberapa klaster, dengan klaster terbanyak berkaitan dengan kepemiluan.

“Selama tahun 2024 ini terdapat 495 pengaduan yang masuk ke Komisi II (Politik) DPR RI. Yang terdiri dari beberapa klaster, klaster pertama 201 aduan masyarakat di bidang kepemiluan mulai pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden dan yang terbanyak terkait Pilkada 2024,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

Rifqinizamy menambahkan bahwa isu yang diadukan mencakup netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penjabat kepala daerah.

Baca Juga: Banggar DPR Nilai PPN 12% Dukung Program Strategis Prabowo

“Terkait dengan money politic (politik uang), terkait dengan isu hoaks, SARA dan seterusnya termasuk mobilisasi bantuan sosial yang dilakukan di beberapa tempat,” katanya.

Klaster kedua mencatat 120 pengaduan masyarakat terkait bidang pertanahan dan tata ruang. “Isu paling banyak terkait dengan mafia tanah, penyerobotan tanah tanpa hak, penggunaan tanah yang tidak memiliki alas hak,” jelasnya.

Sebanyak 114 aduan lainnya terkait bidang ASN, dengan isu dominan mengenai tenaga honorer. Komisi II berkomitmen menyelesaikan masalah ini maksimal pada tahun depan.

“Komisi II DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia ini pada 2024 maksimal 2025 yang akan datang, kami memiliki data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB ada lebih kurang 1,7 juta honorer yang masuk database di BKN, dan database ini sudah ditutup,” ungkap Rifqinizamy.

Baca Juga: Dianggap Provokasi Penolakan PPN 12%, Rieke PDIP Dilaporkan ke MKD DPR

“Dari 1,7 honorer yang masuk di BKN itu baru 1,3 juta honorer yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di tahun 2024 yang lalu dan dari 1,3 juta itu ada yang lulus murni, ada yang tidak lulus,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI meminta pemerintah agar tenaga honorer yang tidak lulus tetap dijadikan PPPK paruh waktu.

Sementara itu, klaster terakhir mencatat 60 pengaduan di bidang otonomi daerah, yang terkait dengan permohonan dan usulan pembentukan daerah otonomi baru, baik kabupaten, kota, maupun provinsi di Indonesia.