DPR Minta Kemendagri Larang Kepala Daerah Angkat Timsesnya Jadi Honorer

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang kepala daerah terpilih, termasuk gubernur, bupati, atau wali kota, untuk mengangkat tim sukses (timses) mereka sebagai pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, kepala daerah yang baru terpilih harus memprioritaskan pegawai yang telah tercatat dalam data resmi dan memiliki masa kerja lebih lama. Ia menekankan pentingnya menghindari pengangkatan mendadak individu sebagai honorer atau PPPK.

“Sebagaimana kita ketahui pilkada langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami kadang-kadang siapapun calon terpilih, atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau PPPK,” ujar Dede di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

Baca Juga: Kemendagri: Sinergi Tanpa Sekat Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan Prioritas

Dede juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengadakan seleksi gelombang kedua guna menampung peserta seleksi PPPK yang belum lolos.

Ia menjelaskan bahwa masih ada masalah dalam seleksi tersebut, karena meskipun jumlah peserta seleksi PPPK mencapai 1,7 juta orang, yang lolos hanya sekitar 1,3 juta. Menurutnya, langkah ini penting untuk menghindari potensi pengangkatan tim sukses sebagai pegawai pemerintah.

Ia juga menyoroti kebingungan di kalangan honorer atau PPPK mengenai formasi penempatan, di mana banyak yang salah mengira bahwa formasi harus sesuai bidang keahlian berdasarkan latar belakang pendidikan mereka.

Baca Juga: Soal Polri di Bawah Kemendagri, Ini Respons DPR

“Nah sementara konsep kita saat ini adalah siapa pun yang sudah bekerja, mengajar, apalagi dulu kami memperjuangkan gurunya misalnya, itu dia harus masuk database di sistem,” jelasnya.

Dede mendorong agar seleksi gelombang kedua dilaksanakan pada Maret atau April 2025. Menurutnya, seleksi tersebut dapat menjadi perpanjangan dari proses seleksi yang telah selesai pada Desember 2024.