Rieke Dilaporkan ke MKD soal PPN 12 Persen, Politikus PDIP: Jangan Latah, Bisa-bisa Dibuarkan

Ntvnews.id, Jakarta - Politikus PDIP Aria Bima memberikan tanggapan terkait pengaduan terhadap anggota DPR dari fraksinya, Rieke Diah Pitaloka, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan provokasi penolakan kenaikan PPN menjadi 12%. Aria menyatakan akan memprotes jika Rieke dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

“(Jadwal pemanggilan setelah reses) saya memprotes itu, MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan anggota dewan, bisa-bisa MKD yang dibubarkan,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 30 Desember 2024.

Aria meminta MKD menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan porsinya. Ia menekankan bahwa MKD seharusnya tidak selalu mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan fungsi anggota dewan.

Baca Juga: MKD Batal Gelar Sidang Rieke Diah Pitaloka Soal Penolakan PPN 12 Persen

“Jangan MKD terlalu latah mengurusi hal-hal yang menyangkut fungsi tugas anggota dewan, kalau itu dalam ucapan di dalam sikapnya mencederai institusi dewan silakan, tapi kalau itu dalam rangka tugas dia yang diberi amanah dan mandat rakyat, jangan kemudian MKD menjadi polisi,” tegasnya.

Meski demikian, Aria tetap menghormati peran MKD sebagai penjaga etika anggota dewan. Ia meyakini bahwa MKD tidak akan memanggil Rieke terkait pernyataannya.

“Saya yakin MKD tidak akan memanggil Mba Rieke Diah Pitaloka terkait dengan statement-statement yang menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan penerapan PPN 12 persen,” katanya.

“Dan kalau memang mau mengkritisi dengan cara pandang yang argumentatif, kalau argumentatif meski solutif, kalau argumentatif tidak destruktif, nah kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, nggak bisa,” imbuhnya.

Sebagai informasi, MKD DPR telah menerima laporan pengaduan terhadap Rieke Diah Pitaloka terkait pernyataannya yang meminta penundaan kenaikan PPN 12% dalam rapat paripurna DPR.

Baca Juga: 611 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Mengamankan Aksi Tolak PPN 12 Persen di Patung Kuda

Dalam dokumen yang diterima detikcom, Minggu (29/12), surat dengan kop DPR bernomor 743/PW.09/12/2024 itu ditujukan kepada Rieke Diah Pitaloka. Surat tertanggal 27 Desember 2024 tersebut ditandatangani oleh Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.

Ketika dihubungi, Dek Gam membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan memanggil Rieke. Namun, ia menjelaskan bahwa pemanggilan Rieke ditunda karena para anggota DPR sedang berada di daerah pemilihan masing-masing selama masa reses. Politikus PAN itu menambahkan bahwa tindak lanjut atas laporan tersebut akan didalami oleh pihaknya.

“Iya surat pemanggilan itu memang saya tanda tangan, tapi kan kita masih libur nih, masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil (daerah pemilihan). Jadi kita tunda dululah,” ujar Dek Gam.