Bahlil: Ide Pemilu Ditunda Itu dari Saya, Bukan Jokowi

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa dirinya adalah penggagas ide untuk menunda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi yaitu saya," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 31 Desember 2024.

Pernyataan ini sekaligus membantah klaim Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo meminta penundaan pilpres hingga perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

"Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya," kata Bahlil. 

Baca Juga: Soal Cakada Dipilih DPRD, Bahlil: Ini Negara demokrasi dan Kita Cari Formulasi yang Tepat

Bahlil menjelaskan bahwa ide tersebut muncul karena pada saat itu kondisi perekonomian Indonesia masih belum stabil pasca pandemi COVID-19.

Dengan situasi ekonomi yang belum pulih, Bahlil mengaku menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk investor, untuk menunda pilpres hingga kondisi ekonomi membaik.

"Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga periode," jelas Bahlil.

Bahlil pun mempertanyakan pihak-pihak yang menyebarkan isu bahwa Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan kepada PDI Perjuangan.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai presiden.

"Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin, 30 Desember 2024.

Baca Juga: Momen Lucu Bahlil Salah Sebut Jabatan Muzani, Prabowo Langsung Ingatkan

Ia bahkan meminta agar isu tersebut ditanyakan langsung kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Jokowi, yang saat ini masih tercatat sebagai kader PDIP, menyarankan agar klarifikasi dilakukan kepada pihak partai. 

"Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada," ucapnya.

Jokowi juga mengimbau agar tidak ada pihak yang melontarkan pernyataan tanpa dasar yang jelas.

"Jangan mem-framing jahat seperti itu, nggak baik," tegasnya. 

Di sisi lain, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Penetapan Hasto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto melalui media sosialnya menyinggung pihak yang pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode kepada Megawati.