Bahlil Beberkan Isi Pertemuan Ketua Parpol dengan Prabowo di Kertanegera

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pertemuan antara para ketua umum Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara adalah bagian dari agenda rutin. Bahlil menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas hal-hal yang bersifat khusus.

"Saya di Kertanegara itu memang kami punya agenda rutin. Ketua-ketuanya partai koalisi itu selalu bertemu Bapak Presiden. Dan waktu itu kami bersama-sama Bapak Presiden, datang untuk sekaligus menemani Bapak Presiden ke acara Natalan," ujar Bahlil dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun yang diadakan di DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 31 Desember 2024.

Bahlil juga menyebut bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan para menterinya untuk tidak bepergian ke luar negeri kecuali atas perintah langsung. Selain itu, pertemuan tersebut juga digunakan untuk menyampaikan laporan kinerja kepada presiden.

Baca Juga: Soal Cakada Dipilih DPRD, Bahlil: Ini Negara demokrasi dan Kita Cari Formulasi yang Tepat

"Tidak ada pembicaraan khusus. Yang ada kita bicara tentang bagaimana tahun baru bisa berjalan baik. Evaluasi Natal bagaimana karena perintah Bapak Presiden semua menterinya nggak boleh ke luar negeri. Terkecuali diperintah oleh presiden," kata Bahlil.

"Nah saya kebetulan ditugaskan untuk mengurus BBM. Gas, kemudian gas LPG, kemudian listrik. Mengurus gunung-gunung berapi. Kemudian mengurus pergeseran tanah longsor. Jadi ya kita laporkan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," tambahnya.

Baca Juga: Bahlil Nilai Golkar Masih di Hati Prabowo, Karena…

Sebelumnya, para ketua umum parpol KIM Plus diketahui menghadiri pertemuan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa diskusi dalam pertemuan tersebut mencakup beberapa isu umum.

"Tadi yang umum-umum itu ngomongin tentang ekonomi di akhir tahun, termasuk ngomongin juga tentang kenaikan PPN dari 11 (persen) ke 12 (persen)," kata Dasco kepada wartawan, Sabtu, 28 Desember 2024.

"Kemudian ngomong tentang situasi politik, tapi nggak ada yang spesifik, yang umum-umum saja gitu lho," tambahnya.