Paspampres Halangi KPK Korsel Jemput Paksa Presiden Yoon Suk Yeol

Ntvnews.id, Seoul - Penyidik dari Korea Selatan menghadapi hambatan dari pasukan militer yang mencegah mereka memasuki kompleks kepresidenan saat mereka mencoba untuk melaksanakan perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah digantung dari posisinya sebagai presiden menyusul deklarasi darurat militer bulan lalu.

Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) lembaga sejenis KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dalam pernyataan tertulis kepada media pada Jumat, 3 Januari 2025, mengonfirmasi bahwa mereka sedang melaksanakan perintah penangkapan tersebut.

Namun, polisi melaporkan bahwa penyidik tidak diizinkan masuk ke kompleks kepresidenan oleh pasukan militer yang juga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang diduga merupakan bagian dari Komando Pertahanan Ibu Kota Korea Selatan.

CIO memiliki waktu hingga Senin, 6 Januari 2025, untuk melaksanakan perintah penangkapan terhadap Yoon, yang dihadapkan pada tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024.

Baca juga: Pengadilan Korea Selatan Setujui Surat Perintah Penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol

Kantor kepresidenan Korea Selatan. (ANTARA/foto-Yonhap)

Selain potensi konflik dengan pasukan pengamanan presiden, upaya penyidik CIO semakin terganggu oleh aksi demonstrasi ribuan pendukung Yoon yang berkumpul di luar kompleks kepresidenan.

Para demonstran telah berkumpul di sekitar kompleks kepresidenan selama beberapa hari untuk menentang pemakzulan dan penahanan Yoon. Beberapa dari mereka bahkan harus dibawa oleh polisi setelah unjuk rasa mereka dibubarkan.

Beberapa pengamat memperingatkan bahwa jika penangkapan Yoon dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu, hal itu berisiko menyebabkan bentrokan lebih besar. Sementara itu, melakukannya pada hari Senin akan sangat mendekati batas waktu yang diberikan dalam surat perintah penangkapan.

CIO telah berkoordinasi dengan polisi dan unit penyidik kementerian pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama terkait dengan deklarasi darurat militer Yoon.

Baca juga: Dimakzulkan, Yoon Suk Yeol Berjanji Bakal Berjuang Hingga Akhir

Tim yang bertugas melaksanakan perintah penangkapan ini terdiri dari 30 anggota CIO dan 120 personel polisi, dengan 70 orang di antaranya ditempatkan di luar kompleks kepresidenan.

CIO mengajukan perintah penangkapan setelah Yoon tiga kali tidak memenuhi panggilan untuk pemeriksaan. Badan tersebut juga memperoleh izin untuk menggeledah kompleks kepresidenan.

Tim pengacara Yoon menyebut perintah penangkapan tersebut sebagai "ilegal dan tidak sah". Yun Gap-geun, seorang anggota tim pengacara Yoon, menyatakan pada Jumat bahwa mereka akan mengambil "tindakan hukum" terkait usaha CIO untuk menangkap kliennya.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa jika Dinas Keamanan Kepresidenan atau para pendukung Yoon terus menghalangi tugas penyidik CIO, mereka akan ditangkap dan dijerat dengan dakwaan menghalangi pelaksanaan tugas resmi.

Jika Yoon berhasil ditangkap, rencananya ia akan dibawa ke kantor pusat CIO di Gwacheon, selatan Seoul, untuk diperiksa sebelum akhirnya dilakukan penahanan. (Sumber: Antara)