Klarifikasi Lengkap OCCRP Usai Masukkan Jokowi ke Daftar Tokoh Paling Korup di Dunia 2024

Ntvnews.id, Jakarta - Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini jadi sorotan setelah mencantumkan nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai salah satu finalis dalam daftar pemimpin paling korup di dunia.

Dalam laporannya pada Selasa, 31 Desember 2024, OCCRP menyebutkan Jokowi bersama sejumlah tokoh dunia lainnya, termasuk Presiden Kenya William Ruto dan Presiden Suriahh Bashar al-Assad.

Baca Juga: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Paling Korup di Dunia 2024 Menurut OCCRP

Namun, kini mereka angkat bicara dan mengklarifikasi keputusan tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengontrol siapa saja yang dinominasikan, karena usulan tersebut datang dari netizen di seluruh dunia.

OCCR juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki bukti kalau Jokowi terlibat korupsi untuk keuntungan pribadi selama masa jabatannya sebagai Presiden RI. Diketahui, bahwa nama Jokowi saat ini tidak ditemukan di situs resmi OCCRP.

Baca Juga: Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Jokowi: Sekarang Banyak Framing Jahat Tanpa Bukti

Berikut ini pernyataan resmi mereka, dikutip dari situs resmi OCCR, Jumat, 3 Januari 2025.

"Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi (OCCRP) baru-baru ini mengumumkan Bashar al-Assad sebagai "Tokoh Tahun 2024," sebuah penghargaan yang menyoroti individu yang telah berkontribusi paling besar dalam memajukan kejahatan dan korupsi secara global, yang pada gilirannya merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Kami ingin menjelaskan proses pemilihan kami dan mengatasi beberapa kesalahpahaman.

Seperti yang telah dilakukan selama 13 tahun, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri yang terdiri dari para ahli dari masyarakat sipil, dunia akademis, dan jurnalisme, yang semuanya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. Kami membuka pengajuan nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 usulan, termasuk beberapa tokoh politik terkenal serta individu-individu yang kurang dikenal.

Baca Juga: OCCRP Klarifikasi: Tak Ada Bukti Jokowi Korup, Nominasi Berasal dari Usulan Netizen

OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dicalonkan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal dengan sebutan Jokowi. OCCRP memasukkan dalam daftar "finalis" para nominasi yang mendapatkan dukungan online terbanyak dan memiliki dasar tertentu untuk dimasukkan.

OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan telah melemahkan komisi pemberantasan korupsi Indonesia. Jokowi juga mendapat kritik luas karena melemahkan institusi pemilu dan peradilan Indonesia untuk mendukung ambisi politik anaknya, yang kini menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto.

Baca Juga: Profil OOCRP, Organisasi yang Masukkan Nama Jokowi Sebagai Salah Satu Pemimpin Terkorup di Dunia

"Para juri menghargai nominasi dari warga negara, namun dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi signifikan atau pola penyalahgunaan yang telah berlangsung lama," kata Drew Sullivan, Penerbit OCCRP. "Namun, jelas ada persepsi kuat di kalangan masyarakat tentang korupsi, dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dicalonkan bahwa masyarakat sedang mengawasi dan mereka peduli. Kami pun akan terus mengawasi."

Keputusan final untuk penghargaan "Tokoh Tahun Ini" diambil oleh para juri. Tahun ini, penghargaan diberikan kepada Bashar al-Assad, yang bukanlah salah satu orang yang paling banyak dicalonkan. Peran Assad dalam mendestabilisasi Suriah dan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan termasuk pembunuhan massal, dan korupsi menjadikannya pilihan utama.

Baca Juga: OCCRP yang Sebut Jokowi Salah Satu Pemimpin Paling Korup Ternyata Terima Donasi AS

Proses pemilihan final OCCRP didasarkan pada riset investigatif dan keahlian kolektif jaringan kami. Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisir, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan perlunya terus mengungkap ketidakadilan.

Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini kadang disalahgunakan oleh individu yang berusaha memajukan agenda atau ideologi politik mereka. Namun, tujuan penghargaan ini adalah satu: untuk memberikan pengakuan pada kejahatan dan korupsi—itu saja.

Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, memastikan transparansi dan inklusivitas. Selain itu, pelaporan kami akan tetap fokus pada dampak yang ditimbulkan oleh para nominasi dan pihak lain yang terus menerus melanggengkan kejahatan dan korupsi, dengan menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia.

Penghargaan tahun ini telah memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencerminkan minat publik yang berkembang terhadap korupsi dan dampak luasnya. Ini menyoroti pentingnya misi OCCRP untuk mengungkap dan mengekspos kejahatan dan korupsi.

Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyampaikan cerita yang resonan dengan audiens dan memberikan wawasan kritis tentang kekuatan-kekuatan yang membentuk negara mereka."