MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Tidak Harus 30 Tahun Saat Mendaftar Cagub

Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9/2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota soal syarat usia minimal para calon. 

Uji materi tersebut diajukan langsung oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana. Setelah adanya putusan MA, kini tidak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. 

Dalam putusan MA, mereka yang baru menginjak usia 30 tahun pada saat pelantikan dilakukan, maka bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Begitu pula dengan calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota bisa kurang dari 25 tahun. 

Gedung Mahkamah Agung RI (Google Maps)

"Kabul permohonan HUM (Hak Uji Materi," demikian isi putusan tersebut tertuang dalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024 yang dilansir dari laman resmi MA. 

Pemohon dalam hal ini bernama Ahmad Ridha Sabana sedangkan yang mengadili adalah ketua majelis hakim yaitu Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi. 

Melalui putusan tersebut, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Atas adanya putusan tersebut, aturan KPU diubah. Sebelumnya, bunyi Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“... berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.”

Gedung KPU RI. (Antara)

Apabila mengacu pada aturan tersebut, mereka yang sudah berusia 30 tahun baru bisa mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Lalu, bagi yang berusia 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati dan setingkatnya. Namun, aturan ini diubah oleh MA menjadi:

“... berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih.”

Dalam aturan terbaru, terdapat perubahan frasa dari "terhitung sejak penetapan" menjadi "terhitung sejak pelantikan". Karena adanya perubahan ini, maka calon kepala daerah untuk level provinsi baru berusia 30 tahun saat pelantikan atau level kabupaten/kota baru berusia 25 tahun saat pelantikan, bisa mendaftarkan diri dalam kontestasi pemilu daerah. 

Dengan kata lain, seseorang yang ingin mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota dan setarafnya, bisa mendaftar ke KPU meskipun belum berusia 30 tahun dan 25 tahun. Dengan catatan, harus mencapai syarat usia saat pelantikan.