Korut Komentari Keadaan Korsel yang ‘Acak Kadut’

Ntvnews.id, Pyongyang - Korea Utara (Korut) memberikan komentar yang jarang terjadi mengenai situasi politik di Korea Selatan (Korsel), dengan menyebut kondisi di negara tetangganya itu tengah dalam keadaan 'Acak Kadut' atau kacau.

Dilansir dari AFP, Minggu, 5 Januari 2025, Korut menilai bahwa Korsel sedang dilanda krisis politik yang parah. Krisis ini mencakup pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol serta penerbitan surat perintah penangkapannya, yang disebut telah melumpuhkan roda pemerintahan Korsel.

Komentar Korut ini disampaikan melalui Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), yang biasanya jarang mengomentari politik Korsel secara terbuka. Pernyataan itu tidak mencantumkan kutipan dari pejabat Korut.

Baca Juga: Terkuak Turis Negara yang Bisa Kunjungi Korea Utara

"Di negara boneka Korea Selatan, pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya kini telah digulirkan menyusul peristiwa darurat militer pada 3 Desember," tulis KCNA.

Media Korut kerap menyebut Korsel sebagai "negara boneka," sebuah propaganda yang menggambarkan Korsel sebagai pihak yang tunduk pada Amerika Serikat (AS), musuh utama Korut.

"Surat perintah penangkapan telah diterbitkan terhadap Presiden, melumpuhkan jalannya pemerintahan dan memperparah kekacauan sosial dan politik," tulis KCNA, seraya menambahkan, "Media asing telah mengkritik bahwa Korea Selatan telah terjerembab ke dalam badai politik."

Artikel KCNA tersebut diterbitkan juga oleh surat kabar Korut, Rodong Sinmun. Media Korsel, Yonhap, menilai bahwa langkah ini bertujuan untuk menyoroti "perbandingan stabilitas negara" antara demokrasi di Korsel dan sistem komunisme yang dianut Korut.

Hubungan antara kedua negara ini semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Korut diketahui meluncurkan berbagai misil balistik pada 2024, yang dianggap melanggar sanksi PBB. Selain itu, sejak Mei tahun lalu, Korut telah mengirim balon berisi sampah ke Korsel sebagai balasan atas propaganda anti-Pyongyang yang dikirimkan dari Korsel.

Komentar Korut Sebelumnya

Korut sebelumnya pernah mengomentari situasi politik di Korsel melalui KCNA pada Rabu 1 Januari 205, setelah Presiden Yoon Suk Yeol sempat mengumumkan darurat militer, meskipun keputusan itu kemudian dibatalkan.

"Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mengumumkan dekrit darurat militer dan tanpa ragu menggunakan senjata dan pisau dari kediktatoran fasis yang menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan," tulis media pemerintah Korut.

Baca Juga: Terkuak Turis Negara yang Bisa Kunjungi Korea Utara

Korut menilai bahwa pengumuman darurat militer tersebut mencerminkan kerentanan dalam masyarakat Korsel dan memperkirakan bahwa hal itu akan mengakhiri karier politik Yoon.

"Komunitas internasional menyaksikan dengan saksama, dengan penilaian bahwa insiden darurat militer mengungkap kerentanan dalam masyarakat Korea Selatan," tambah KCNA.

"Para komentator menggambarkan deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon secara tiba-tiba sebagai tindakan putus asa dan kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa berakhir lebih awal."

Saat mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, Yoon menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi Korsel dari "ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan menghilangkan unsur-unsur anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan masyarakat."