Respon Keputusan PT Nol Persen, Ketua DPD: Calon Presiden Independen Perlu Diwacanakan

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menyatakan pentingnya memulai wacana pengusulan calon presiden secara independen atau nonpartisan dalam sistem politik Indonesia.

Hal ini ia sampaikan karena melihat kondisi partai politik saat ini yang dinilai kurang serius dalam menjalankan kaderisasi untuk mempersiapkan calon pemimpin bangsa. Menurutnya, hanya segelintir partai politik yang menunjukkan perhatian terhadap proses tersebut.

"Saat ini UUD memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden. Namun, wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang non partisan perlu dimulai," ujar Sultan dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Komisi II DPR Bakal Bahas Ketentuan Jumlah Capres Buntut dari Putusan MK

Sultan menyoroti bahwa beberapa negara demokrasi besar, seperti Amerika Serikat, memberikan peluang seluas-luasnya bagi warganya yang kompeten untuk mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur independen. Ia juga mencontohkan Vladimir Putin, Presiden Rusia, yang berhasil memenangkan pilpres setelah mencalonkan diri secara independen.

"Artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi baik oleh aturan Presidential Threshold maupun institusi politik tertentu saja," tegas Sultan.

Kendati demikian, Sultan menyampaikan penghormatan terhadap ketentuan konstitusi yang saat ini mengatur bahwa pencalonan presiden hanya dapat dilakukan melalui partai politik. Namun, ia menilai bahwa wacana dan kajian tentang pencalonan presiden independen tetap penting untuk didorong oleh para pembuat undang-undang, terutama akademisi hukum tata negara.

Baca Juga: PDIP Tunduk pada Putusan MK Terkait Penghapusan Presidential Threshold

"Kami sangat mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri menjadi pemimpin nasional," jelasnya.

Sultan berharap hak politik untuk memilih dan dipilih dapat dibuka lebih luas agar menciptakan keadilan politik bagi masyarakat. Ia menilai hal ini penting agar bangsa Indonesia mampu menemukan pemimpin nasional yang semakin berkualitas.

"Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. Sementara banyak partai politik belum sepenuhnya bersedia mempraktekkan demokratisasi di internal partai," tutup Sultan.