Istana Beberkan Alasan Tidak Ada Susu di Menu MBG Perdana di Bogor

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan penjelasan mengenai absennya susu dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat peluncuran perdana di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 6 Januari 2025.

"Ada susu, tapi kan enggak tiap hari, ada yang sekali seminggu, ada yang dua kali seminggu. Kalau susu kita tergantung ketersediaannya," ujar Hasan Nasbi setelah meninjau pelaksanaan awal MBG di SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor.

Ia menjelaskan bahwa program MBG menyediakan menu yang bervariasi setiap harinya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap wilayah. Untuk susu, rencananya akan disediakan minimal satu kali seminggu.

Baca Juga: Badan Gizi Nasional Buka Kemitraan Program Makan Siang Gratis, Simak Syaratnya

"Hari ini di SPPG Cimahi saya liat ada susunya. Di sini juga ada susu, tapi kebetulan sedang tidak ada. Setiap hari menunya berbeda-beda, jadi dalam satu bulan itu minimal sekali atau dua kali seminggu ada susu," jelasnya.

Menu di SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor disediakan oleh SPPG Tanahsareal dengan hidangan perdana berupa nasi putih, telur dadar, sayur wortel dan brokoli, serta buah pisang.

Hasan Nasbi juga menekankan bahwa program MBG merupakan momen penting untuk mengedukasi anak-anak agar terbiasa mengonsumsi sayuran. Ia mengapresiasi siswa SDN Kedungbadak 1 yang tidak menunjukkan alergi terhadap menu sayuran.

"Saya senang sekali ternyata anak-anak kelas 1 sayurnya habis tadi, jadi sudah ada edukasi anak-anak untuk bisa makan sayur, jadi tidak hanya protein yang mereka habiskan. Padahal, yang ditakutkan selama ini anak-anak tidak bisa menghabiskan sayur," katanya.

Baca Juga: Soal Program Makan Siang Gratis, DPR: Apresiasi Presiden Berhasil Dapatkan Investor

Sebelum meninjau pelaksanaan MBG, Hasan juga mengunjungi dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanahsareal, Kota Bogor, yang terletak di Lapangan Denpal III/Bogor.

Menurutnya, dapur SPPG tersebut sudah menerapkan standar yang baik dalam pengelolaan makanan, distribusi, hingga pengelolaan limbah.

"Tidak ada sampah, sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah. Yang keluar tidak akan menjadi problem," tuturnya.

Program MBG, yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diluncurkan serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Hasan menyebut program ini sebagai tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya, program pemenuhan gizi berskala nasional dilaksanakan bagi balita, anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan banyak provinsi lainnya.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN, bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kualitas gizi serta kelancaran distribusi makanan.

Selain menjamin kecukupan gizi dalam setiap porsi makanan, SPPG juga mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah secara ketat di seluruh dapur MBG.

 makan siang