Ini Alasan Pemilihan Garuda, Lion Air, dan Saudi Airlines untuk Penerbangan Haji 2025

Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkapkan bahwa tiga maskapai yang akan mengangkut jamaah haji pada tahun 2025 adalah Garuda, Lion Air Group, dan Saudi Airlines.

"Dua maskapai domestik, Garuda Airlines dan Lion Group, akan melayani penerbangan di dalam negeri, sementara Saudi Airlines akan mengurus penerbangan internasional," jelas Hilman dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Hilman juga menjelaskan bahwa salah satu alasan pemilihan maskapai adalah berdasarkan ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance.

"Kami memiliki beberapa pertimbangan, salah satunya pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing maskapai, serta pentingnya memperhatikan on-time performance," lanjut Hilman.

Baca juga: Kemenag Sebut Arab Saudi Bakal Batasi Usia Jamaah Haji Sampai 90 Tahun

Hilman menambahkan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1197 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyedia Transportasi Jamaah Haji untuk tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, maskapai yang terpilih telah memenuhi semua persyaratan administratif dan teknis yang ditentukan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggandeng maskapai selain Garuda Indonesia untuk mengangkut jamaah haji, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, hanya Garuda dan Saudi Airlines yang digunakan.

Rencana tersebut disampaikan dalam pembahasan mengenai biaya haji, di mana biaya penerbangan menjadi salah satu komponen terbesar, dengan total biaya penerbangan sebesar Rp34,4 juta dari keseluruhan biaya haji yang mencapai Rp93,4 juta.

"Dengan lebih banyak maskapai yang menawarkan jasa, kompetisi akan meningkat dan pelayanan pun menjadi lebih baik. Ini adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk tahun ini, dengan membuka peluang bagi maskapai domestik lainnya," kata Romo dalam wawancara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

(Sumber: Antara)