Ortu ABK di Bogor Bersyukur Ada Makan Bergizi Gratis di Sekolah: Nutrisi Anak Tercukupi

Ntvnews.id, Bogor - Di PAUD SPS Nalika Abdi Alit, sebuah sekolah inklusif yang juga melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Cimanggu, Bogor, para orang tua sangat antusias dan merasa terharu dengan dimulainya program makan bergizi gratis yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada hari Senin, 6 Januari 2025.

Sulistiawati Wijaya, seorang wali murid dari siswa ABK, menyatakan bahwa program ini sangat membantu dirinya sebagai orang tua untuk memastikan anaknya makan dengan baik dan mendapatkan asupan gizi yang memadai.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur program ini sangat membantu, semoga bisa terus berlanjut. Gizi anak-anak kami kini lebih terjamin dan terpenuhi. Mereka juga jadi lebih teratur makannya, yang biasanya susah makan, karena makan bersama teman-teman di sekolah," ungkap Sulistiawati.

Santi Nurhayati, wali murid lainnya, mengungkapkan kebahagiaannya karena sudah lama menunggu kesempatan seperti ini.

"Kami sangat menantikan momen ini, karena program ini dapat meringankan beban orang tua dan memastikan anak-anak makan dengan porsi yang tepat dan gizinya tercukupi," katanya.

Baca juga: Murid-murid SD di Boyolali Antusias Antre Makan Bergizi Gratis

Kartini Nasution, salah satu wali murid lainnya, juga menyampaikan kesan positifnya terhadap program ini di hari pertama pelaksanaannya.

"Anak kami sering pilih-pilih makanan, tapi dengan adanya program ini, mereka makan semua menu bergizi yang disediakan di sekolah," ujar Kartini.

Mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas peluncuran program ini dan mendoakan agar program tersebut berjalan lancar.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, saya mewakili orang tua semua. Semoga program ini sukses dan lancar, serta semua program lainnya juga berjalan dengan baik. Kami mendoakan Bapak dalam keadaan sehat," kata Santi.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Prabowo sudah dimulai di 26 provinsi di Indonesia, termasuk di Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.