Susu Tak Wajib Masuk Menu Makan Bergizi Gratis

Ntvnews.id, Jakarta - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG), yang mulai dilaksanakan pada Senin, tidak menetapkan standar menu tertentu untuk makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil di berbagai daerah di Indonesia.

Di Kompleks SMP Barunawati, Jakarta, Dedek memaparkan standar yang diterapkan dalam program MBG adalah standar kandungan gizi, standar kebersihan, serta standar pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

“Tidak ada standar menu. Artinya, (ketentuan) wajib susu itu tidak ada. Wajib daging, itu tidak ada,” ujar Dedek kepada wartawan saat meninjau pelaksanaan program MBG di lokasi tersebut, Senin, 6 Januari 2025. 

Baca Juga: Ortu ABK di Bogor Bersyukur Ada Makan Bergizi Gratis di Sekolah: Nutrisi Anak Tercukupi

Saat wartawan menanyakan absennya susu dalam paket makan bergizi yang diterima siswa SMP Barunawati, Dedek menjelaskan bahan pangan lain diberikan sebagai pengganti susu, dengan kandungan gizi yang setara. Ia menambahkan, menu yang disajikan dalam program ini tidak selalu berupa nasi.

"Saudara-saudara kita di Papua, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Jadi, di sini tidak ada standar menu. Sekali lagi, yang ada adalah standar gizi, standar higienitas, juga standar tata kelola limbah berkelanjutan," imbuhnya.

Program makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi pada hari ini. Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Baca Juga: Pemkot Bandung Berikan Makan Bergizi Gratis Perdana kepada 6.400 Siswa

Dapur-dapur MBG ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Gorontalo. Selain itu, dapur MBG juga beroperasi di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan, sekaligus mengawasi kualitas makanan dan standar gizi yang diberikan kepada anak-anak serta ibu hamil.