MK Hapus Presidential Threshold, Gerindra: Hakim yang Sama Sebelumnya Tolak 30 Kali Gugatan

Ntvnews.id, Jakarta - Gerindra mengaku terkejut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yakni minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebelumnya. Padahal, menurut Gerindra, hakim yang memutus ialah orang-orang yang sama saat menolak gugatan serupa, berkali-kali.

Hal ini dinyatakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

"Terus terang, di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi," ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Ia menjelaskan, putusan itu menjadi sebuah kejutan, lantaran MK sudah pernah menolak gugatan sejenis yang diajukan oleh berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari organisasi, lembaga, partai politik, hingga perorangan.

Gugatan itu, diajukan setidaknya sebanyak 30 kali ke MK dengan berbagai macam argumentasi dan alasan, namun tak pernah dikabulkan oleh hakim yang sama.

"Mahkamah yang sama, hakim yang sama, tidak pernah mengabulkan atas gugatan tersebut," kata dia.

"Baru pada kali ini Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dulu oleh puluhan kali diajukan gugatan, hakim yang sama kemudian mengabulkan atas gugatan tersebut," imbuh Muzani.

Lebih lanjut, kata dia, Ketua Umum Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subianto, tak terlalu memikirkan persoalan Pilpres 2029 yang berlangsung dengan syarat baru usai putusan MK. Sebab, Prabowo baru saja memulai periode kepemimpinannya.

"Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan pemilihan presiden tahun 2029 karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya, belum 100 hari," kata dia.

Ia mengatakan, Prabowo saat ini tengah berkonsentrasi untuk mengupayakan terlaksananya program-program yang dicanangkannya sebagai presiden.

"Bagi beliau yang penting adalah bagaimana masa kepresidenan yang dimandatkan sampai dengan 2029 ini bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan ini dengan maksimal," jelas dia.

Misalnya, tambah dia, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin, 6 Januari 2025, hingga persiapan pelaksanaan ibadah Haji 2025.

"Banyak sekali program beliau yang sedang akan dilakukan, dan sekarang sedang dalam koordinasi, komunikasi, dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau. Termasuk, swasembada pangan, swasembada energi, dan berbagai macam program lain yang itu menjadi concern beliau," tandasnya.