Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa formulasi baru biaya haji 2025 berhasil menekan komponen pembiayaan sehingga biaya turun dari Rp 65 juta menjadi Rp 55 juta.
"Dibanding tahun lalu ini ada penurunan sekitar Rp 4 juta lebih, kenapa bisa turun, mestinya ada kenaikan. Karena ada berbagai insentif Pemerintah Saudi terkait pajak dan lain-lain," kata Marwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.
"Tapi karena kita bisa melakukan efisiensi dan mengurangi berbagai hal yang bisa kita kurangi. Tanpa mengurangi layanan yang baik." tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah dan DPR Sepakati Biaya Haji Rp55,4 Juta
Marwan menjelaskan bahwa formulasi ini mengubah proporsi antara nilai manfaat dan Bipih yang ditanggung jemaah dibandingkan tahun lalu. Meskipun biaya haji 2025 menurun, pelayanan kepada jemaah tetap dipastikan maksimal.
"Sementara beban jemaah juga turun dibanding tahun lalu yang sekarang menjadi Rp 55.431.750,78, kalau dikurangi daftar haji Rp 25 juta dan nilai virtual account yang mereka terima. Nanti jemaah tinggal sekitar Rp 27 juta mendekati Rp 28 juta," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa formulasi efisiensi terutama dilakukan pada komponen penerbangan yang masih menjadi pos biaya terbesar. Selain itu, biaya akomodasi di Makkah juga ditekan.
"Komponen biaya penerbangan masih yang terbesar, karena masih Rp 33.100.000 tetapi dibanding tahun lalu ini sudah turun. Kemudian akomodasi di Makkah dibanding tahun lalu Rp 17 juta sekarang sudah Rp 14 juta," jelasnya.
Baca Juga: Kemenag Sebut Arab Saudi Bakal Batasi Usia Jamaah Haji Sampai 90 Tahun
Marwan juga menyebut bahwa nilai manfaat tahun lalu mengalami defisit karena proporsi beban yang ditanggung jemaah lebih besar. Namun, ia berharap pada tahun ini, biaya haji dapat surplus sehingga keuangan penyelenggara haji tetap stabil.
"Pencapaian yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan nilai manfaat akumulasi semuanya Rp 6,831 triliun. Kalau tahun lalu, karena besar, proporsinya 60 banding 40, maka nilai manfaat mencapai Rp 8,2 triliun, itu kita defisit mengambil cadangan," tambahnya.