Wakil Ketua DPR Usul BPOM Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, mengusulkan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilibatkan secara berkala dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang disajikan.

Menurutnya, keterlibatan BPOM sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBG sesuai dengan standar kesehatan, serta menjamin bahwa makanan yang diberikan bebas dari zat berbahaya.

Baca Juga : DPR Dampingi Pemerintah dalam Perbaikan Program MBG Kedepannya

"Dan juga untuk menjamin sanitasi, higienitas, cara pengolahan, serta distribusi makanan," kata Cucun, Selasa 7 Januari 2025.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara resmi dimulai pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi dan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), yang berfungsi sebagai dapur-dapur yang terlibat dalam uji coba program MBG.

Wakil rakyat ini berharap agar standar operasional prosedur (SOP) yang ketat yang diterapkan oleh SPPG dapat berjalan dengan konsisten.

Setiap dapur SPPG dikelola oleh seorang kepala yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional, yang juga dibantu oleh seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan nutrisi dan distribusi makanan berjalan dengan baik.

Dia juga mendukung langkah Badan Gizi Nasional yang memiliki sistem khusus untuk menjaga agar makanan tetap higienis dan memastikan kebersihan makanan yang disajikan.

Dengan demikian, menurut Cucun, standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat terjaga dengan baik, dan pelayanan serta kualitas makanan bagi anak-anak juga dapat terjamin.

Baca Juga : Pemprov Jatim Anggarkan Rp800 Miliar untuk Sukseskan Program MBG

Selain itu, ia mengingatkan agar anggaran sebesar Rp10 ribu per porsi untuk program MBG benar-benar digunakan dengan tepat sasaran, tanpa ada penyalahgunaan anggaran pada program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Cucun meyakini bahwa anggaran Rp10 ribu per porsi cukup untuk menyediakan satu porsi makanan bergizi. Meskipun menu susu tidak selalu tersedia setiap hari, protein dapat digantikan dengan bahan makanan lainnya.

"Kami percaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang layak," katanya.

Ditekankan bahwa sanksi tegas harus diterapkan jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya. Masyarakat dan orang tua murid juga perlu dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan program, sehingga mereka dapat melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan.

Baca Juga : Prabowo Instruksikan Bahan Baku MBG dari Desa untuk Dorong Perekonomian Lokal

"Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program Makan Bergizi Gratis," kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut.

(Sumber Antara)