Dasco Blak-blakan Anggaran ATK di Seluruh Kementerian Capai Rp44 Triliun

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 7 Jan 2025, 18:18
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Sufmi Dasco Ahmad Sufmi Dasco Ahmad (NTVnews.id)

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan langkah-langkah efisiensi terkait pengeluaran kementerian dan lembaga negara (K/L).

"Bagaimana hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga. Yang saya kemarin ikuti ada pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp44,4 triliun, hanya belanja ATK. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga," ujar Dasco di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.

Dasco juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan bersikap tegas dalam mengawasi kementerian dan lembaga negara dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk mengawal proyek-proyek besar.

Baca Juga: Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, KPK Sita Dokumen-dokumen Ini

"Dan banyak juga (pihak) yang tidak happy kalau kemudian nanti misalnya Pak Presiden Prabowo agak keras dalam pendampingan-pendampingan di kementerian dan lembaga dengan melibatkan aparat penegak hukum KPK maupun Kejaksaan, dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar," kata Dasco.

Sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025, Dasco menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam penyelenggaraan haji.

Menurut Dasco, pendampingan ini sangat penting mengingat adanya beberapa temuan dan catatan terkait pelaksanaan Haji 2024 oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI.

Baca Juga: DPR Bilang Ambang Batas Parlemen Juga Bakal Jadi Bahan Revisi Undang-undang

Catatan tersebut mencakup, antara lain, ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang telah disepakati pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI.

Keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji Indonesia pada Haji 2025 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 16 Mei 2025.

Adapun Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI telah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta, sementara calon jamaah haji akan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

x|close