Prabowo Bentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan segera mendirikan Komite Percepatan Transformasi Digital untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak melalui pembaruan sistem perpajakan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 7 Januari 2025.

"Presiden telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital untuk mengimplementasikan tiga aspek digital, yaitu pertama, identitas digital, kedua, pembayaran digital, dan ketiga, pertukaran data," ungkap Mari Elka saat memberikan penjelasan di Istana Kepresidenan Jakarta pada malam hari.

Baca juga: Ini Aturan Pembuatan Faktur Pajak Terkait PPN Mencakup Kelebihan Pemungutan

Mari Elka menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menekankan pentingnya memperbaiki kepatuhan pajak melalui penyempurnaan administrasi perpajakan dan mengurangi penghindaran pajak.

Menurutnya, digitalisasi akan membantu memperbaiki sistem administrasi dan pengumpulan pajak dengan menghubungkannya dengan identitas digital untuk memantau profil wajib pajak, pembayaran digital, serta pertukaran data.

Kementerian Keuangan telah melaksanakan langkah-langkah strategis, salah satunya dengan peluncuran sistem administrasi coretax yang memungkinkan layanan perpajakan dilakukan secara digital.

Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik, dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Pada dasarnya, tidak ada manfaatnya meningkatkan tarif pajak jika tidak ada kepatuhan. Oleh karena itu, fokus pada kepatuhan lebih penting, dan transformasi digital melalui identitas digital, pembayaran digital, serta pertukaran data adalah kunci," kata Mari Elka.

Baca juga: Hingga Akhir November Ini, Kanwil DJP Jakarta Pusat Catatkan Penerimaan Pajak 87,33 T

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan kesiapan sejumlah kementerian untuk melakukan transformasi digital.

Dalam proses transformasi ini, Rini menyebutkan bahwa beberapa hal penting harus diperhatikan, salah satunya adalah infrastruktur publik digital (digital public infrastructure/DPI).

"Dengan landasan ini, diharapkan transformasi digital dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional," ujar Rini.

(Sumber: Antara)