DPR Minta Badan Komite Pengelola Tapera Segera Membuka Diri

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPR RI  Kamrussamad berkomentar mengenai Tapera dan mengungkapkan bahwa DPR saat ini meminta pada badan pengelola Tapera untuk membuka diri dan berdialog dengan stakeholder yang berkaitan erat pada program tersebut. 

“Kita juga minta ke badan komite pengelola tapera untuk segera membuka diri, berdialog dengan asosiasi, dengan organisasi pelaku usaha dan juga serikat pekerja, baik dari BUMN, BUMS, maupun seluruh pekerja yang berkecimpung di seluruh organisasi," ujarnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024.

Kamrussamad (NTVnews.id)

Lebih lanjut, Samad program tersebut harus mempertimbangkan juga masyarakat dengan pendapatan rendah yang maksimalnya delapan juta.

Baca Juga:

DPR Sebut Hal Ini Jadi Alasan Adanya Kebijakan Tapera

Terkuak Sosok Inisiator RUU Tapera Teranyata Kader PKS, Sudah Disahkan Sejak 2016

“Itu harus disimulasikan bagi masyarakat  berpendapatan rendah, delapan juta maksimalnya. Harus disimulasikan kebutuhan dasar mereka, kebutuhan sehari-hari mereka. Makan minum, transportasi sandang pangan," ucapnya.

Ia menekankan harusnya ada simulasi bagi mereka yang berpendapatan rendah dan melihat juga dunia usaha yang juga akan menghadapi kenaikan ppn 12 persen pertanggal 1 Januari 2025 nanti.

Baca Juga:

Polemik Tapera, Pengusaha: Dari Awal Dibahas Kita Keberatan dan Menolak

“Itu harus disimulasikan, apakah masih ada space bagi mereka untuk menabung melalui tapera dalam bentuk simpanan 2,5 persen tersebut. Dan kemudian dunia usaha, karena kita sedang menunggu pemberlakukan kenaikan ppn menjadi 12 persen di 1 januari 2025. Ini mau tidak mau juga harus dihitung datanya.” Pungkasnya.