Pemerintah Bakal Hentikan Penerbitan Izin Baru Penggunaan Air Tanah

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempertimbangkan penghentian penerbitan izin baru terkait penggunaan air tanah.

"Kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah Jakarta," kata Yuliot saat ditemui di Kantor ESDM Jakarta pada Rabu, 8 Januari 2025.

Penundaan hingga penghentian penerbitan izin baru terkait penggunaan air tanah di Jakarta disebabkan oleh kondisi cadangan air di provinsi tersebut yang semakin menurun.

Yuliot menjelaskan bahwa berdasarkan kondisi cekungan air tanah (CAT), cekungan tersebut di Jakarta sudah rusak, bahkan lebih parah dari sekadar kritis, yang disebabkan oleh pengambilan air tanah secara berlebihan.

Baca juga: Resmi Keluar Dari Daftar Hitam Kementerian ESDM, Ini 5 Rencana Strategis Waskita Karya

Sebagai langkah pengendalian, pemerintah belum menerbitkan izin baru untuk penggunaan air tanah di Jakarta.

"Kami bersama Kepala Badan Geologi, untuk pengendalian ini, belum akan menerbitkan izin baru untuk penggunaan air tanah di Jakarta. Izin yang lama masih tetap berjalan," jelas Yuliot.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya menyatakan bahwa pengambilan air tanah yang berlebihan di Jakarta selama bertahun-tahun menyebabkan penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

Ia menambahkan bahwa penurunan muka air tanah ini membuat masyarakat di pesisir utara Jakarta terus-menerus terancam bencana rob, dengan penurunan permukaan tanah yang terjadi hampir setiap waktu.

Bahkan, dalam satu tahun, beberapa daerah di Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 cm.

Baca juga: Pemerintah Bakal Larang Warga Jakarta Sedot Air Tanah

Pemerintah sedang berusaha untuk memastikan suplai air, termasuk air baku, dapat mencukupi kebutuhan warga tanpa harus menambah eksploitasi air tanah yang lebih parah lagi.

"Itulah sebabnya kami berupaya agar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dapat menyediakan air bersih sekitar 3.200 liter per detik," jelas AHY.

Selain itu, pemerintah juga berusaha agar SPAM Karian dari Banten segera beroperasi untuk menambah suplai air, sehingga masyarakat bisa mengurangi ketergantungan pada pengambilan air tanah.

(Sumber: Antara)