HIPAKAD Jakbar Harap Kodam Jaya Bijaksana dalam Pengosongan Rumah Dinas

Ntvnews.id, Jakarta - Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) DPC Jakarta Barat (Jakbar) menyambangi Markas Komando Daerah Militer Jayakarta (Makodam Jaya), Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025 pagi.

Ketua DPC HIPAKAD Jakarta Barat Bryan Ghautama beserta pengurus, datang dengan tujuan menyambangi Kantor Asisten Logistik (Aslog) Kodam Jaya, dalam rangka menyampaikan surat permohonan mediasi dan diplomasi, terkait surat edaran Aslog Kodam Jaya. Surat perihal pengosongan rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.

Surat DPC HIPAKAD Jakarta Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 itu, lalu diterima oleh staf Aslog Kasdam Jaya, Serda C. Turiatno.

Bryan Ghautama mengungkapkan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin, tidak ada di tempat saat ia berkunjung ke Kodam Jaya.

Adapun sebelumnya, kata dia perwakilan warga yang berdomisili di kompleks perumahan Kodam Kalideres, Jakarta Barat mendatangi kantor Sekretariat DPC HIPAKAD Jakarta Barat.

Sebanyak 114 warga memohon kepada HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalah yang mereka alami, terkait surat pengosongan yang dilayangkan Kodam Jaya.

Bryan berharap, dengan melayangkan surat mediasi yang HIPAKAD berikan langsung ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya, membuka peluang mediasi antara penghuni yang merupakan putra-putri TNI/PNS TNI dan Kodam Jaya, sehingga bisa memberikan solusi. Serta mempertimbangkan kemanusiaan dan jasa para orang tua penghuni kompleks yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara.

HIPAKAD Jakarta Barat berharap, Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang terbaik buat penghuni, tidak diskriminasi dalam menangani persoalan ini.

"Saran kami, pihak Kodam Jaya bisa bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat agar bisa dicarikan solusi yang terbaik," ujar Bryan kepada wartawan, Rabu, 8 Januari 2025.

"Warga yang tinggal kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah warakawuri, putra-putri tentara, memang sebagian orang tua mereka telah meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya, maka dari itu negara wajib hadir disini, jangan mereka digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak manusiawi, Presiden Prabowo segera menerjunkan utusannya, agar nasib anak pejuang ini tidak sengsara," paparnya menambahkan.

HIPAKAD Jakarta Barat memohon kepada semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta dan penghuni kompleks TNI, agar ada jalan keluar dalam persoalan ini.

"Sehingga, tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tidak baik, yang di kemudian hari dapat memicu kemarahan putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri," tandasnya.