Viva Yoga Mauladi: AHY Dorong Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ideal sebagai Pilot Project

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Koordinator Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pada 8 Januari 2025, bahwa Menteri Koordinator Kementerian IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong pembangunan dan revitalisasi kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai provinsi.

Hal ini dikarenakan kawasan tersebut telah memberikan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi baru. "Mas AHY juga ingin menghadirkan pusat-pusat kawasan transmigrasi ideal yang selanjutnya menjadi pilot project dari Kemenko IPK," tambahnya.

Menko AHY Bersama Jajaran Wamen (Dok Kementerian Transmigrasi)

Viva Yoga yang turut hadir dalam rapat tersebut bersama Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menjelaskan bahwa untuk mewujudkan inisiatif AHY, kementerian teknis yang berada di bawah Kemenko IPK—termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian ATR/BPN—sepakat untuk mengintegrasikan berbagai program kerja mereka.

"Integrasi program kerja antar kementerian merupakan langkah yang tepat agar pembangunan di kawasan transmigrasi menjadi lebih efektif dan efisien termasuk dalam segi anggaran," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN tersebut.

Selanjutnya, Viva Yoga menambahkan bahwa dengan adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara kementerian, program transmigrasi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional akan dapat terlaksana dengan lebih baik.

Menko AHY Bersama Jajaran Wamen (Dok Kementerian Transmigrasi)

Hal ini juga didorong dengan adanya dukungan anggaran dari seluruh kementerian terkait. "Dalam rapat koordinasi kita juga menyisir program-program kerja kementerian teknis agar tidak tumpang tindih," lanjutnya.

Untuk memastikan pembangunan yang terintegrasi di kawasan transmigrasi, Viva Yoga menjelaskan bahwa berbagai sektor seperti infrastruktur, irigasi, perumahan, perhubungan, status lahan, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya akan dikelola oleh kementerian teknis yang relevan.

"Dengan pola demikian, kelak bila ada masalah, misalnya soal tanah, bisa kita selesaikan dengan cepat dengan Kementerian ATR/BPN," ujar mantan anggota Komisi IV DPR tersebut.