Kecelakaan di Batu, Bus Pariwisata Nopol Bali Ternyata Tidak Terdaftar di Pawiba

Ntvnews.id, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) Bali menyatakan bahwa bus pariwisata dengan nomor polisi DK, yang mengangkut siswa untuk kunjungan industri dan mengalami kecelakaan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, tidak terdaftar sebagai anggota Persatuan Angkutan Pariwisata Bali (Pawiba).

“Informasi bus pariwisata nopol DK kejadian di Kota Batu, Malang, pemilik bus Eko Wahyudi rekanan Purnayasa Trans (bus Bali) belum menjadi member di Pawiba,” kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Bali Nyoman Sunarya, Kamis 9 Januari 2025.

Baca Juga: Kecelakaan Bus Wisata di Surat Thani Thailand Tewaskan 5 Orang dan 30 Terluka

Ia di Denpasar, Kamis, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih mencari tahu identitas bus pariwisata tersebut. Meskipun bus yang menyebabkan empat orang tewas itu tertera dengan nama Bus Sakhindra Trans, data dari Dishub Bali menunjukkan bahwa armada tersebut sebelumnya merupakan bekas Bus Purnayasa Trans Wisata.

Informasi sementara itu Bus Purnayasa Trans Wisata DK 7949 GB, lebih sering digunakan untuk bus AKAP yang berkedudukan di Jawa Timur,” ujar Sunarya.

Kepala Dishub Bali, IGW Samsi Gunarta, menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah mencari tahu identitas bus berwarna merah putih tersebut. Mengingat dengan nomor polisi DK, seharusnya bus tersebut sudah menjalani pengecekan sebagai bus pariwisata sebelum libur Nataru.

“Saya sedang cek, ini sudah ditangani Polda Jatim, saya akan koordinasikan dulu dengan teman-teman Dinas Perizinan untuk perusahaannya, sedangkan kendaraannya kami komunikasikan dengan BPTD yang merupakan pelaksana tugas Ditjen Perhubungan Darat yang ada di Bali,” kata Samsi.

Baca Juga : Mobil Tabrak 3 Motor, Gerobak, dan Warung di Patal Senayan

Bus yang mengalami kecelakaan pada Rabu malam 8 Januari tersebut diketahui mengangkut siswa dari SMK TI Bali Global Badung yang sedang melakukan kunjungan industri ke Yogyakarta, Semarang, dan Malang.

Sambil mencari tahu identitas bus pariwisata tersebut, Samsi menyatakan bahwa jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, maka sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jelas (ada sanksi), karena ini adalah kendaraan angkutan pariwisata, Kemenhub bersama KNKT akan melakukan investigasi,” ujarnya.

(Sumber Antara)