Tim Hukum PDIP Endus Hasto Sudah Ditarget Masuk Penjara Sebelum Kongres

Ntvnews.id, Jakarta - Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto memang sudah ditarget agar ditahan sebelum pelaksanaan Kongres partai 2025.

"Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat," ucap Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy di Jakarta, Kamis 9 Januari 2025.

Rony menjelaskan penahanan Hasto Kristiyanto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai.

Kemudian penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo di penghujung kekuasaannya.

Baca juga: Kadin Dukung Langkah Menhut Raja Juli Identifikasi Potensi Hutan Demi Ketahanan Pangan dan Energi

"Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres," ungkap Ronny.

Oleh karena itu, pihaknya sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK Edisi Jokowi.

"Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” kata Ronny.

Menurutnya KPK langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi.

“KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal ijin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” bebernya.

Baca juga: Muncul di Kantor DPP PDIP, Hasto Akan Lari Sebelum Diperiksa KPK

Ronny menyatakan, pihaknya menyerukan agar semua kader, simpatisan, dan keluarga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak meng-awut-awut partai.

“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada," pungkasnya.