PDIP Minta Pelantikan Kepala Daerah Disegerakan, Jika…

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus PDI Perjuangan, Aria Bima, mengusulkan agar pelantikan kepala daerah segera dilakukan untuk mereka yang tidak terlibat dalam perselisihan hasil pemilihan (PHP) atau sengketa Pilkada 2024. Pelantikan kepala daerah definitif dinilai penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Saya memberikan saran sebaiknya pelantikan ini lebih dipertimbangkan efektivitas pemerintahan di tahun 2025," kata Aria kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.

Menurut Aria, percepatan pelantikan kepala daerah definitif akan memberikan dampak positif, khususnya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sistem pemerintahan baru.

Baca Juga: HUT ke-52 PDIP Dibuat Sederhana, Djarot: Tak Elok Bermewah-mewahan Saat Ekonomi Rakyat Sulit

Selain itu, kepala daerah definitif dapat memperlancar pelaksanaan program strategis pemerintah pusat, termasuk program makan bergizi gratis. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pelantikan dilakukan secara serempak.

Aria juga mengusulkan pelantikan dilakukan secara bertahap (kloter). Kloter pertama untuk kepala daerah tanpa sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), kloter kedua untuk mereka yang sengketanya tidak dikabulkan, dan kloter terakhir untuk mereka yang menghadapi putusan seperti pemilu ulang atau pemungutan suara ulang.

"Kloter ketiga baru yang memang ada pengkabulan-pengkabulan sekitar pemilu, seperti pemilu ulang, kemudian pemungutan suara ulang itu adalah kloter yang terakhir," terangnya.

Aria menyatakan bahwa Komisi II DPR akan segera mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas rencana pelantikan kepala daerah secara serempak, sambil menunggu penyelesaian sengketa pilkada.

Baca Juga: Hasto Beri Sinyal Megawati Jadi Ketum Lagi Dalam Kongres PDIP Mendatang

"Saya dengar Pak Wamendagri, Bima Arya juga sudah melihat efektivitas kesertakan atau kebersamaan pelantikan ini harus dilihat dari kemanfaatan masyarakat, akan lebih mendapatkan kemanfaatan keserentakan keseluruhan dari 508 kota/kabupaten dan 30 provinsi, atau keserentakan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu yang sudah bisa selesai lebih dulu," pungkasnya.

Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 direncanakan akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang awalnya dijadwalkan pada Februari 2025, karena MK masih menyelesaikan sengketa Pilkada 2024.