Pastikan Keamanan Konsumen, BPOM Cegah Peredaran Makanan Tak Layak di MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencegah distribusi sejumlah makanan yang tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menerima laporan dari beberapa balai besar. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi gangguan kesehatan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam konferensi pers bersama Polri di Jakarta pada Jumat, menjelaskan bahwa laporan tersebut telah diteruskan kepada unit-unit yang bertanggung jawab membagikan menu makanan tersebut.

Baca Juga : Wakil Ketua DPR Usul BPOM Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis

Pencegahan distribusi dilakukan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan, guna menghindari risiko seperti keracunan atau ketidaksesuaian gizi yang dapat memicu kepanikan.

"Ada sayur yang basi intinya begitu, sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak diminum, tidak didistribusikan itu contohnya," katanya, Jumat 10 Januari 2025.

BPOM telah dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Kamis (2/1) dengan menjalankan 13 tugas, termasuk mengevaluasi kualitas produk yang disediakan serta memeriksa dapur sebagai sumber menu program tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri juga berkontribusi dalam pelaksanaan program ini, salah satunya melalui perekrutan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus).

Baca Juga : BPOM Ingatkan Pembeli Parsel Natal: Cek Kue Kering dan Kedaluwarsa

"Bagi yang memiliki kemampuan di bidang gizi, termasuk di bidang pangan ya untuk kemudian itu bisa digunakan untuk menjadi personel-personel yang juga ikut membantu mengawaki, termasuk dalam pengawasan ada beberapa personil kami juga ikut di dalamnya," kata dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin 6 Januari lalu.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menyatakan bahwa prioritas utama program MBG di bulan Januari 2025 adalah para siswa sekolah.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah disiapkan untuk mendukung program ini. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, termasuk Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Gorontalo.

(Sumber Antara)