Viral! Siswa SD Dipaksa Duduk di Lantai karena SPP Nunggak, Cak Imin Buka Suara

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyerukan kepada masyarakat agar tidak ragu melaporkan kesulitan dalam membayar biaya pendidikan kepada pemerintah.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas insiden di Medan yang viral di media sosial, di mana seorang siswa sekolah dasar (SD) swasta dihukum duduk di lantai saat belajar oleh wali kelasnya, dikarenakan menunggaknya pembayaran SPP selama tiga bulan.

"Kalau ada masalah ortu tak mampu bayar SPP, sampaikan kepada pemerintah, baik ke pemerintah daerah atau pusat. Pasti akan kita carikan solusi," ujar Cak Imin, dikutip dari akun @fakta.indo, pada Senin, 13 Januari 2025.

Baca Juga: SPP Nunggak, Murid SD Ini Disuruh Belajar di Lantai

Sebelumnya, kasus Medan yang melibatkan seorang siswa SD swasta tersebut dihukum duduk di lantai dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB karena orang tuanya belum membayar SPP sebesar Rp 180 ribu selama tiga bulan.

Alhasil insiden ini memicu diskusi publik tentang pentingnya akses pendidikan yang merata, terutama bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fakta Group | Fakta Indo (@fakta.indo)

Untuk mengatasi masalah keterbatasan biaya pendidikan, pemerintah telah menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat diakses oleh siswa di sekolah negeri maupun swasta. Program ini memberikan bantuan langsung berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Sejak diluncurkan pada tahun 2014, PIP telah memberikan manfaat kepada lebih dari 54 juta siswa di seluruh Indonesia. Bantuan ini mencakup pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Program ini awalnya digagas oleh mantan presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan serta diperkuat oleh Presiden Prabowo dengan peningkatan anggaran yang signifikan.

Pada tahun 2025, pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 10,32% menjadi Rp 722,6 triliun. Anggaran ini mencakup berbagai program penting seperti PIP, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan program makan bergizi gratis untuk anak-anak di sekolah.

Oleh karena itu, Cak Imin menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi anak-anak Indonesia untuk putus sekolah hanya karena masalah biaya. Pemerintah pusat maupun daerah siap memberikan solusi agar semua anak mendapatkan hak pendidikan yang layak.