Penegakan Hukum oleh Imigrasi Terhadap Orang Asing di 2024 Meningkat hingga 2 Kali Lipat

Ntvnews.id, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan capaian signifikan sepanjang tahun 2024 dalam penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA). Dalam setahun, 16 buronan internasional yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Interpol berhasil diringkus.

Salah satu kasus besar adalah penangkapan YZ, anggota sindikat judi online asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Selain itu, Imigrasi juga menangani kasus besar lain yang melibatkan WNA, seperti penipuan, pencucian uang, hingga perdagangan narkotika.

Statistik menunjukkan lonjakan penegakan hukum yang luar biasa pada tahun 2024. Sebanyak 130 WNA ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian, meningkat 228% dibandingkan 53 tersangka di tahun sebelumnya.

Imigrasi amankan 17 WN Vietnam (Imigrasi/ NTVNews.id)

Selain itu, tindakan administratif keimigrasian (TAK) dikenakan kepada 5.434 WNA, melonjak 150% dari 2.734 kasus di tahun 2023. Bahkan, 10.583 WNA ditangkal masuk ke Indonesia, meningkat 58% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, menegaskan bahwa peningkatan mobilitas WNA memerlukan pengawasan ekstra untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” jelas Agus Andrianto.

Pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia dan terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bentuk TAK yang dapat diberikan beragam, mulai dari pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, hingga larangan berada di tempat tertentu di Indonesia.

Imigrasi Amankan 17 WN Vietnam (NTVNews.id/ Adiansyah)

Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat adalah Deportasi dari Wilayah Indonesia. Deportasi juga dapat dilakukan terhadap WNA yang berusaha melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

Perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada 19 September 2024 juga turut andil dalam memperkuat landasan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Kini, warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun atau seumur hidup.

Sebelumnya, jangka waktu penangkalan yakni 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia.

Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
40/PUU-IX/2011. Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2024.

Operasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di seluruh wilayah Indonesia.

“Di tahun 2025 ini, Saya instruksikan kepada semua jajaran untuk menggiatkan operasi secara
berkala, memperkuat sinergisitas dengan APH [aparat penegak hukum] lain. Jangan beri celah
orang asing untuk berbuat ulah apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita,” tutup Agus.