Polairud Polri Belum Terima Laporan Terkait Pagar Laut Ilegal di Tangerang

Ntvnews.id, Jakarta - Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang.

"Sampai sekarang, kami belum menerima laporan ke Polairud. Saya belum memeriksa laporan di Polairud Polda Metro Jaya," ungkap Kepala Korpolairud Baharkam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Yassin Kosasih, saat dihubungi wartawan di Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa tindakan terhadap pagar laut ilegal tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah melakukan langkah-langkah terkait.

Jika terdapat tindakan pidana, Yassin memastikan bahwa Polairud Baharkam Polri akan segera turun untuk menangani masalah tersebut.

Baca juga: Nelayan Mengeluh Susah Cari Ikan Gegara Pagar Laut 30 Km di Tangerang

“Jika muncul gejolak sosial atau tindak pidana, Polri akan segera turun ke lokasi tanpa diminta,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Polairud siap memberikan dukungan kepada KKP jika diperlukan dalam proses pembongkaran pagar tersebut.

Sebelumnya, KKP telah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang melibatkan pembangunan pagar sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Baca juga: KKP Buka Suara soal Pagar Laut 30 KM di Pesisir Tangerang

"Kami mendapatkan informasi dari nelayan bahwa pagar ini mengganggu mereka. Setelah pengecekan, kami mendapati bahwa di KKP tidak ada dokumen izin terkait, jadi perizinannya tidak ada. KKP bertindak untuk menyegel pemagaran laut ini," katanya.

Tindakan ini merupakan respon tegas KKP terhadap keluhan nelayan lokal serta upaya penegakan aturan tata ruang laut yang berlaku.

Pung Nugroho menambahkan bahwa penyegelan ini dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan pemagaran tersebut.

(Sumber: Antara)