3 Jenderal yang Diasingkan Presiden Soeharto, Ada yang Dijebloskan ke Penjara Tanpa Sebab

Ntvnews.id, Jakarta - Soeharto adalah satu-satunya Presiden Indonesia dengan jabatan terlama sepanjang sejarah. Tercatat, ia menjadi orang nomor satu di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun sejak tahun 1967 sampai akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1998 menyusul kerusuhan nasional. 

Sebagai presiden dengan jabatan terlama, Soeharto yang berasal dari dunia militer itu memiliki kedekatan tersendiri dengan sejumlah jenderal pada masanya. Namun, ada beberapa jenderal TNI dan Polri yang terkesan diasingkan. Nah, berikut ulasan selengkapnya. 

1. Jenderal Besar AH Nasution

Abdul Haris Nasution merupakan salah seorang tokoh militer sekaligus mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan tahun 1959 hingga 1966. Ia merupakan salah satu jenderal yang diasingkan oleh Soeharto, padahal keduanya memiliki hubungan yang sangat berdinamika. 

Nasution adalah orang yang bergabung dengan Petisi 50 dan menentang kepemimpinan Soeharto yang berjalan lama sampai dicap diktator. Saat Soeharto naik sebagai presiden, hubungan AH Nasution dan Soeharto semakin berjarak. 

AH Nasution sempat menjadi Ketua MPRS, tapi lembaga itu justru ditumbangkan Soeharto. Setelah itu, Nasution membuat buku yang menjabarkan kesannya di MPRS. Namun, buku itu dilarang beredar oleh Soeharto. Bahkan, gerak-gerik AH Nasution diawasi oleh aparat. 

2. Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso

Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso (Tangkapan Layar: YouTube)

Hoegeng Imam Santoso dikenal sebagai jenderal yang sangat jujur dan berintegritas. Namun, ia masuk sebagai jenderal yang diasingkan Soeharto. Ia dilantik sebagai Kapolri oleh Soeharto pada Mei 1968, tapi Soeharto juga yang memberhentikan Hoegeng pada Oktober 1971. 

Seperti AH Nasution, Hoegeng juga bergabung dengan Petisi 50 dan menangani berbagai kasus. Tak jarang, Hoegeng harus berhadapan dengan kasus yang melibatkan orang dekat Soeharto. Bahkan, ada salah satu momen ketika Hoegeng menolak jadi Duta Besar. 

Pada saat itu, Soeharto menawarkan Hoegeng menjadi Duta Besar Kerajaan Belgia, Benelux, dan Luksemburg. Namun, Hoegeng menolak hingga membuat Soeharto marah dan kecewa. Soeharto bahkan mengeluarkan pernyataan tidak ada lowongan kerja untuk Hoegeng. 

3. Mayjen TNI Pranoto Reksosamodra

Mayjen TNI Pranoto Reksosamodra (Historia)

Pada Oktober 1965, posisi Menteri/Panglima Angkatan Darat dijabat oleh Mayjen TNI Pranoto Reksosamodra. Ia dan Soeharto berada di jajaran pimpinan Tentara Teritorium IV Diponegoro. Pranoto ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Pelaksana Harian Angkatan Darat, menggantikan Jenderal TNI Ahmad Yani yang diculik G30S/PKI.

Saat Yani dinyatakan hilang, hubungan Pranoto dan Soeharto dikabarkan kurang harmonis. Meskipun sudah ditunjuk sebagai pengganti sementara Yani, Pranoto tidak bisa bertemu Presiden karena pimpinan Angkatan Darat sudah diambil alih oleh Soeharto. 

Setelahnya, Soeharto terkesan mematikan karier Pranoto dengan menempatkannya sebagai perwira tinggi pada KSAD. Pada 16 Februari 1966, Soeharto melalui surat perintah penangkapan, resmi meringkus Pranoto karena diduga terlibat dalam aksi pemberontakan. Pranoto kemudian ditahan selama 15 tahun.