Filipina dan China Memanas Lagi, Ada Apa?

Ntvnews.id, Manila - Ketegangan antara Filipina dan China terkait sengketa Laut China Selatan kembali meningkat. Pemerintah Manila secara resmi melayangkan protes kepada Beijing atas keberadaan kapal-kapal penjaga pantai China di wilayah perairan dangkal yang menjadi sengketa kedua negara.

Filipina juga mendesak China untuk segera menghentikan segala bentuk "tindakan eskalasi" di kawasan strategis tersebut. Manila melaporkan keberadaan sejumlah kapal penjaga pantai, kapal milisi, dan Angkatan Laut China yang memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.

Dilansir dari Reuters, Selasa, 14 Januari 2025, Protes tersebut berkaitan dengan kehadiran dua kapal penjaga pantai China pada 5 dan 10 Januari di sekitar Scarborough Shoal yang disengketakan.

Baca Juga: China Geram dengan Filipina, Kenapa?

Salah satu kapal yang terdeteksi memiliki panjang 165 meter, dan Manila menyebutnya sebagai kapal "monster".

Selain kapal-kapal itu, Filipina juga melaporkan bahwa helikopter Angkatan Laut China dikerahkan di wilayah yang sama.

"Tindakan eskalasi oleh kapal dan pesawat China ini mengabaikan hukum Filipina serta hukum internasional," kata Dewan Maritim Nasional Filipina, sebuah kelompok antarlembaga yang bertugas menjaga kepentingan negara di lautan.

Dewan tersebut juga menegaskan bahwa China harus menghentikan aktivitas ilegal yang melanggar hak kedaulatan Filipina di ZEE.

Sementara itu, Kedutaan Besar China di Manila belum memberikan tanggapan atas protes yang diajukan Filipina. Sebelumnya, Beijing mengklaim Scarborough Shoal sebagai bagian dari wilayahnya dan menuduh Filipina melanggar kedaulatan China.

Ketegangan antara Filipina, sekutu Amerika Serikat, dan China telah meningkat dalam dua tahun terakhir. Insiden antara kapal penjaga pantai kedua negara sering terjadi di Laut China Selatan, wilayah yang sebagian besar diklaim oleh China sebagai kedaulatannya.

Baca Juga: Kalah 1-0 dari Filipina, Timnas Indonesia Pupus ke Semifinal AFF

Pernyataan Filipina ini muncul beberapa jam setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr mengadakan panggilan virtual dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Ketiga pemimpin tersebut membahas sikap China di Laut China Selatan.

Klaim ekspansif China di Laut China Selatan juga tumpang tindih dengan ZEE Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Wilayah ini merupakan jalur pelayaran penting dengan nilai perdagangan tahunan mencapai US$ 3 triliun.

Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase internasional menyatakan bahwa klaim China berdasarkan peta historis tidak memiliki dasar hukum internasional. Namun, Beijing menolak untuk mengakui keputusan tersebut.