Yusril: Setelah Presidential Threshold, MK Berpeluang Batalkan Parliamentary Threshold

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk membatalkan aturan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen dari suara sah nasional.

“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra, Selasa 14 Januari 2025.

Baca Juga : Menko Yusril Tekankan Pentingnya Pembatasan Jumlah Calon Presiden

Ia berpendapat putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen, dapat berdampak pada ketentuan ambang batas parlemen.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, keputusan tersebut memberikan harapan baru bagi partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat, sehingga partai politik memiliki peluang untuk mendapatkan wakil rakyat di DPR RI.

“Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB,” ucapnya.

Setelah putusan MK tersebut, lanjut Yusril, pemerintah akan merumuskan norma hukum baru di bidang politik berdasarkan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Baca Juga : Yusril Ihza Mahendra Ungkap Rencana Retreat Kepala Daerah Pasca Pelantikan

Norma tersebut nantinya akan diterapkan dalam pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, tanpa adanya aturan terkait ambang batas.

“Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” ucapnya.

Di sisi lain, Yusril berpendapat bahwa partai dengan jumlah kursi terbatas di parlemen dapat membentuk fraksi gabungan dengan partai lain.

Baca Juga : Yusril: Konsolidasi Internal Pemerintah Terkait Putusan MK Soal Ambang Batas Masih Berlangsung

“Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan,” katanya (Sumber Antara)